Satgas Siber Ops Nemangkawi menindak tegas pelaku hasutan tentang Genosida Warga Papua di jejaring sosial Facebook.
Kasus terjadi pada 20 April 2021, pukul 03:42 WIT, akun Facebook Enago Womaki yang dimiliki oleh Harun Gobai memposting hasutan atau hatespeech.
"Seluruh orang PAPUA yg ada di PAPUA sorong sampai merauke hati2 keluar masuk karna kita org PAPUA itu pandangan Negara NKRI dalam hal TNI/POLRI, BIN BAIS, KOPASUS dll pandangan mereka kita itu semua TPNPB/OPM karna alasan tujuan mereka semua OAP yg ada di PAPUA musnakan/habiskan diatas tananya sendiri." tulis admin akun Facebook Enago Womaki.
Sehingga pada Rabu, 06 Mei 2021 pukul 21.15 WIT Satgas Siber Ops Nemangkawi menangkap pemilik akun Facebook Enago Womaki, penyebar hatespeech di atas.
[caption id="attachment_462440" align="aligncenter" width="900"]
![Tersangka saat Ditangkap (Foto Humas Polri)]()
Tersangka saat Ditangkap (Foto Humas Polri)[/caption]
Pemilik akun tersebut bernama Harun Gobai, pada saat tersangka berada di Mess Ridje Camp Barak U PT Freport Mile 72, Tembagapura Kabupaten Mimika, Papua.
Tidak hanya itu, Harun Gobai juga mencuitkan hal berikut di tahun sebelumnya (26/07/2020 pukul 15:29 WIT)
“Negara Indonesia di berikan OTONOMI KUSUS (otsus)PAPUA tahun 2001--2021 suda berakir dg semua kekerasaan, intimidasi, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dll sebab Negara indonesia tdk mampu selesaikan selama massa OTONOMI KUSUS ( otsus) yg dibuat HAM di papua karna negara indonesia tdk bisa diselesaikan perbuatan-Nya.Negara indonesia punya Hukun UUD tidak berkuwasa karna bisa dibayar dg rupia untuk itu Negara indonesia yg lakukan selama 19 tahun massa otsus indonesia lakukan.1. Intimidasi2. Pembunuan3 Pemerkosaan4. Penjarakan 5. PenganiayaanYg dibuat tanpa syarat yg benar atau tidak sesuai Hukum UUD itu suda berlalu karna indonesia tdk mampu selesaikan bagian HAM RI Internasional utk itu kami masyarakat bersama pemerinta provinsi papua & papua barat bersama DPRP PAPUA & PAPUA BARAT, MRP PAPUA & PAPUA BARAT, setiap bupati kb kota PAPUA & PAPUA BARAT minta Negara indonesian harus tarik kembali tahun 2021 kami masyarakat PAPUA tidak mau dg efaluasi dll.”
Tindakan ini berbuah sanksi atas pelanggaran tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tertuang dalam pasal 45 a ayat (2) jo pasal 28 ayat 2 UU No 19 thn 2016 tentang perubahan UU no 11 thn 2008 yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,ras,dan antar golongan (SARA).
Kasatgas Humas Nemangkawi melalui keterangannya saat dihubungi tim redaksi menanggapi , “Polri akan terus melakukan penegakan hukum terhadap akun akun provokasi yang menimbulkan kebencian , permusuhan berdasarkan SARA, saat ini tersangka dipriksa di Polres Mimika. Melewati pemeriksaan digital Forensik terhadap barang bukt dan Berkoordinasi dengan Pengacara tersangka serta para ahli.”
Tersangka saat Ditangkap (Foto Humas Polri)[/caption]
Pemilik akun tersebut bernama Harun Gobai, pada saat tersangka berada di Mess Ridje Camp Barak U PT Freport Mile 72, Tembagapura Kabupaten Mimika, Papua.
Tidak hanya itu, Harun Gobai juga mencuitkan hal berikut di tahun sebelumnya (26/07/2020 pukul 15:29 WIT)
“Negara Indonesia di berikan OTONOMI KUSUS (otsus)PAPUA tahun 2001--2021 suda berakir dg semua kekerasaan, intimidasi, pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan dll sebab Negara indonesia tdk mampu selesaikan selama massa OTONOMI KUSUS ( otsus) yg dibuat HAM di papua karna negara indonesia tdk bisa diselesaikan perbuatan-Nya.Negara indonesia punya Hukun UUD tidak berkuwasa karna bisa dibayar dg rupia untuk itu Negara indonesia yg lakukan selama 19 tahun massa otsus indonesia lakukan.1. Intimidasi2. Pembunuan3 Pemerkosaan4. Penjarakan 5. PenganiayaanYg dibuat tanpa syarat yg benar atau tidak sesuai Hukum UUD itu suda berlalu karna indonesia tdk mampu selesaikan bagian HAM RI Internasional utk itu kami masyarakat bersama pemerinta provinsi papua & papua barat bersama DPRP PAPUA & PAPUA BARAT, MRP PAPUA & PAPUA BARAT, setiap bupati kb kota PAPUA & PAPUA BARAT minta Negara indonesian harus tarik kembali tahun 2021 kami masyarakat PAPUA tidak mau dg efaluasi dll.”
Tindakan ini berbuah sanksi atas pelanggaran tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana tertuang dalam pasal 45 a ayat (2) jo pasal 28 ayat 2 UU No 19 thn 2016 tentang perubahan UU no 11 thn 2008 yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang di tunjukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,ras,dan antar golongan (SARA).
Kasatgas Humas Nemangkawi melalui keterangannya saat dihubungi tim redaksi menanggapi , “Polri akan terus melakukan penegakan hukum terhadap akun akun provokasi yang menimbulkan kebencian , permusuhan berdasarkan SARA, saat ini tersangka dipriksa di Polres Mimika. Melewati pemeriksaan digital Forensik terhadap barang bukt dan Berkoordinasi dengan Pengacara tersangka serta para ahli.”
Baca Juga :
