Kebijakan para menteri yang melarang mudik namun mengizinkan tempat wisata dibuka, menuai kritik dari Gubernur Banten Wahidin Halim.
Menurut pria yang akrab disapa WH itu, Pemerintah Pusat membuat pusing Pemerintah Daerah dalam penerapan protokol kesehatan covid-19."Covid-19 dan ekonomi seperti dua mata sisi uang, harusnya pilihannya satu, dilarang ya dilarang. Kalau satu dilarang satu dibolehkan, ini kesulitan bagi Pemerintah Daerah dalam implementasinya," kata Wahidin Halim di rumah dinasnya, Kamis (8/4/2021).Ia menjelaskan bahwa masyarakat sudah gerah berada di rumah terus satu tahun terakhir. Kemudian, lokasi wisata harus menerapkan prokes COVID-19 sebagai salah satu syarat dibukanya tempat liburan.Namun saat berada di lokasi wisata, seperti pantai, akan sulit meminta masyarakat menjaga jarak dan tidak berkerumun. "Bagaimana mengatur prokesnya. Prokesnya sudah ada bakunya tapi bagaimana mengaturnya. Ini yang menjadi pikiran kita," ujarnya, dikutip dari viva.co.id.WH mengaku tidak mungkin satgas covid daerah memantau seluruh destinasi wisata yang ada di Banten, kemudian selalu meminta wisatawan untuk menjaga jarak.Karena wisatawan bukan hanya datang dari kota, namun penduduk lokal Banten juga dipastikan akan berlibur ke destinasi wisata terdekat."Apa kita satu-satu upaya di masyarakat dengan prokes, nah di pantai bagaimana dengan prokesnya, kalau mandi bagaimana dengan prokesnya. Ini kan menimbulkan persoalan bagi kita di daerah dalam menata prokesnya," ujarnya.
Baca Juga :
