www.antvklik.com
- Provinsi DKI Jakarta, sedang berusaha memperbaiki sistem transportasi publiknya , dengan membangun sebuah transportasi public, bernama Mass Rapid Transit, atau MRT. MRT digadang-gadang akan menjadi salah satu solusi, kemacetan di ibukota, dengan cara mengubah gaya hidup warga Jakarta, beralih ke transportasi massal, namun, apakah dengan perkiraan tarif yang cukup mahal, nantinya MRT dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan menjawab permasalahan kemacetan di Jakarta?.
Jakarta, adalah kota yang terus berkembang, seiring dengan pertumbuhan sosial – ekonominya, hal ini mengakibatkan, laju urbanisasi di Jakarta terus merangkak naik , Jakarta kini pun, memiliki segudang permasalahan.
Salah satu diantaranya adalah menjamurnya pemukiman padat penduduk, mengakibatkan habisnya lahan ibukota ini, bahkan, dengan semakin bertambahnya volume kendaraan setiap tahunnya, tanpa diiringi daya tampung jalan yang memadai, memperparah kemacetan lalu lintas di ibu kota.
Tentu saja , Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kini harus memiliki moda transportasi massal yang nyaman untuk memenuhi kebutuhan mobilitas tinggi di kawasan urban, dalam beberapa tahun terakhir ini, Pemerintah DKI Jakarta sedang bersiap untuk memodernisasi sistem angkutan massalnya, salah satu diantaranya adalah membangun Mass Rapid Transit atau MRT.
Rencananya akan membentang sekitar seratus 10 km, jalur ini akan dibagi menjadi dua koridor, yakni, koridor selatan ke utara atau dari Lebak Bulus ke Kampung Bandan, sepanjang 23 km, sedangkan untuk koridor timur ke barat, memiliki panjang sekitar, 87 km, namun untuk saat ini, pembangunan MRT yang baru dikerjakan adalah pembangunan pada fase satu atau jalur yang menghubungkan Lebak Bulus, dengan Bundaran Hotel Indonesia.
[caption id="attachment_45319" align="alignleft" width="300"]
![]()
Proyek Pembangunan MRT [/caption]
Oktober 2013 silam, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memulai tahap awal konstruksi fase satu rencananya, pembangunan proyeknya fase satu, akan selesai pada tahun 2019 mendatang.
Hingga 25 Oktober kemarin, perkembangan konstruksi MRT Jakarta, sudah mencapai sekitar 83 persen terdapat 13 stasiun yang sedang dibangun saat ini, yakni, 7 stasiun layang, yang melayani stasiun, Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok-a, Blok-m dan Sisingamangaraja, serta 6 stasiun bawah tanah, seperti, Stasiun Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.
Pada fase satu ini, panjang jalur Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia adalah 16 km, diperkiraan akan melayani penumpang sebanyak 173 ribu penumpang setiap harinya, setiap harinya, PT. MRT Jakarta akan mengoperasikan sebanyak 14 set kereta operasi, dan 2 kereta cadangan, dengan total tempuh rute fase satu adalah 30 menit, dan jarak antar kereta 5 menit sekali.
Presiden Direktur PT. MRT Jakarta, William Sabandar, mengatakan, tantangan adalah ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi masih sangat tinggi. Menurutnya, pilihan warga Jakarta untuk menggunakan transportasi public, akan menjadi pilihan terakhir.
Jelang pengoperasian perdananya, pada Maret 2019 mendatang, PT. MRT masih akan menghadapi banyak tantangan, salah satu diantaranya adalah aspek penanaman gaya hidup dan pemeliharaan, hal ini mengingat kemungkinan besaran tarif MRT, akan lebih dari Rp. 10.000.
Direktur keuangan PT. MRT Jakarta, Tuhiyat mengatakan PT. MRT Jakarta memprediksikan daya tampung MRT mencapai, 173 ribu orang setiap harinya, dengan jam operasionalnya mulai pukul 05.30 pagi hingga pukul 12.00 malam, sehingga PT. MRT Jakarta akan mengenakan tarif bagi setiap penumpangnya sekitar 15 ribu, hingga 17 ribu rupiah, berdasarkan kajian konsultan PT. MRT Jakarta tahun 2011, yang berdasarkan perhitungan tarif tanpa dikenakan dana, Public Service Obligation atau PSO.
Menanggapi hal ini, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Lingkungan, dan Energi Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Prasetyo Borditjahjono mengatakan, tarif MRT seharusnya tidak lebih dari 10.000 Rupiah, kalau ingin mengajak warga Jakarta naik transportasi massal ini, sebab menurutnya jalur MRT hanya sepanjang 16 km dari Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia.
Sementara itu, Prasetyo berharap, beroperasinya MRT juga dapat bersamaan dengan pengembangan Transit Oriented Development atau TOD, atau kawasan transportasi terpadu pada setiap stasiun yang dilewati, sebab menurutnya keuntungan dari pengelolaan TOD juga mampu membantu dalam pengadaan tiket murah dan dapat menjadi sumber pendapatan keuntungan lainnya bagi PT. MRT Jakarta.
Berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Nomor 140 Tahun 2017, PT. MRT Jakarta memiliki 4 tugas pokok, yakni mengkoordinasikan pemilik lahan atau bangunan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan, PT. MRT Jakarta harus mendorong upaya percepatan pembangunan sarana dan prasarana kawasan TOD sesuai panduan rancang kota PT. MRT Jakarta, mampu mengkoordinasikan pemilik lahan atau bangunan penyewa serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan pemeliharaan dan pengawasan dalam kawasan TOD, dan terakhir PT. MRT Jakarta harus dapat memonitor pengelolaan kawasan TOD baik dalam hal perencanaan, pemeliharaan, maupun pengembangannya.
Demikian Laporan Yustinus Bagus Dari Jakarta .
Proyek Pembangunan MRT [/caption]
Oktober 2013 silam, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, memulai tahap awal konstruksi fase satu rencananya, pembangunan proyeknya fase satu, akan selesai pada tahun 2019 mendatang.
Hingga 25 Oktober kemarin, perkembangan konstruksi MRT Jakarta, sudah mencapai sekitar 83 persen terdapat 13 stasiun yang sedang dibangun saat ini, yakni, 7 stasiun layang, yang melayani stasiun, Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok-a, Blok-m dan Sisingamangaraja, serta 6 stasiun bawah tanah, seperti, Stasiun Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran Hotel Indonesia.
Pada fase satu ini, panjang jalur Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia adalah 16 km, diperkiraan akan melayani penumpang sebanyak 173 ribu penumpang setiap harinya, setiap harinya, PT. MRT Jakarta akan mengoperasikan sebanyak 14 set kereta operasi, dan 2 kereta cadangan, dengan total tempuh rute fase satu adalah 30 menit, dan jarak antar kereta 5 menit sekali.
Presiden Direktur PT. MRT Jakarta, William Sabandar, mengatakan, tantangan adalah ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi masih sangat tinggi. Menurutnya, pilihan warga Jakarta untuk menggunakan transportasi public, akan menjadi pilihan terakhir.
Jelang pengoperasian perdananya, pada Maret 2019 mendatang, PT. MRT masih akan menghadapi banyak tantangan, salah satu diantaranya adalah aspek penanaman gaya hidup dan pemeliharaan, hal ini mengingat kemungkinan besaran tarif MRT, akan lebih dari Rp. 10.000.
Direktur keuangan PT. MRT Jakarta, Tuhiyat mengatakan PT. MRT Jakarta memprediksikan daya tampung MRT mencapai, 173 ribu orang setiap harinya, dengan jam operasionalnya mulai pukul 05.30 pagi hingga pukul 12.00 malam, sehingga PT. MRT Jakarta akan mengenakan tarif bagi setiap penumpangnya sekitar 15 ribu, hingga 17 ribu rupiah, berdasarkan kajian konsultan PT. MRT Jakarta tahun 2011, yang berdasarkan perhitungan tarif tanpa dikenakan dana, Public Service Obligation atau PSO.
Menanggapi hal ini, Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Lingkungan, dan Energi Perhubungan, Kementerian Perhubungan, Prasetyo Borditjahjono mengatakan, tarif MRT seharusnya tidak lebih dari 10.000 Rupiah, kalau ingin mengajak warga Jakarta naik transportasi massal ini, sebab menurutnya jalur MRT hanya sepanjang 16 km dari Lebak Bulus - Bundaran Hotel Indonesia.
Sementara itu, Prasetyo berharap, beroperasinya MRT juga dapat bersamaan dengan pengembangan Transit Oriented Development atau TOD, atau kawasan transportasi terpadu pada setiap stasiun yang dilewati, sebab menurutnya keuntungan dari pengelolaan TOD juga mampu membantu dalam pengadaan tiket murah dan dapat menjadi sumber pendapatan keuntungan lainnya bagi PT. MRT Jakarta.
Berdasarkan peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Nomor 140 Tahun 2017, PT. MRT Jakarta memiliki 4 tugas pokok, yakni mengkoordinasikan pemilik lahan atau bangunan dalam perencanaan dan pengelolaan kawasan, PT. MRT Jakarta harus mendorong upaya percepatan pembangunan sarana dan prasarana kawasan TOD sesuai panduan rancang kota PT. MRT Jakarta, mampu mengkoordinasikan pemilik lahan atau bangunan penyewa serta pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan pemeliharaan dan pengawasan dalam kawasan TOD, dan terakhir PT. MRT Jakarta harus dapat memonitor pengelolaan kawasan TOD baik dalam hal perencanaan, pemeliharaan, maupun pengembangannya.
Demikian Laporan Yustinus Bagus Dari Jakarta .
