Aparat keamanan Myanmar kian brutal menghadapi demonstran yang menentang kudeta militer. Lebih dari 500 demonstran tewas ditembaki aparat. Bagaimana langkah PBB?
Kelompok pemantau Hak Asasi Manusia (HAM), Assistance Association for Political Prisoners (AAPP), menyebut, lebih dari 500 orang tewas dalam penumpasan brutal junta Myanmar, pada Selasa (30/3/2021).Kian banyaknya jumlah korban ini terjadi di saat dunia meningkatkan kecaman terhadap militer Myanmar yang makin brutal menghadapi demonstran.Seperti dilansir Channel News Asia, AAPP mencatat total korban tewas yang dikonfirmasi sebanyak 510 orang. Namun diperkirakan jumlah sebenarnya jauh lebih tinggi dari angka itu.Merespon hal tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak pemerintah Myanmar untuk melakukan transisi demokrasi yang serius."Benar-benar tidak dapat diterima melihat kekerasan terhadap orang-orang pada tingkat yang begitu tinggi, begitu banyak orang terbunuh," kata Guterres dalam konferensi pers."Kami membutuhkan lebih banyak persatuan ... dan lebih banyak komitmen dari komunitas internasional untuk memberikan tekanan guna memastikan bahwa situasinya segera membaik," katanya lagi.Sementara pemerintah Amerika Serikat mengumumkan perjanjian perdagangan dan investasi dengan Myanmar tetap akan ditangguhkan sampai demokrasi dipulihkan."Amerika Serikat mengutuk keras kekerasan brutal pasukan keamanan Burma terhadap warga sipil," kata Perwakilan Dagang AS Katherine Tai yang menggunakan nama lama Myanmar, Burma.Dewan Keamanan PBB berencana akan bertemu pada Rabu besok untuk membahas situasi terakhir di Myanmar.Sejauh ini sejumlah negara besar, seperti Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara yang tergabung Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap Myanmar.Namun sejauh ini tekanan diplomatik belum membuat junta militer melepas para tahanan politik dan mengembalikan kekuasaan kekuasaan ke pemimpin sipil. SS
Baca Juga :
