Tetapi Sangkhom Khadchiangsaen, kepala Distrik Mae Sariang, mengatakan dalam pertemuan lokal bahwa mereka yang melarikan diri harus diblokir.“Semua lembaga harus mengikuti kebijakan Dewan Keamanan Nasional yang mana kita perlu memblokir mereka yang melarikan diri dan menjaga mereka di sepanjang perbatasan,” katanya, mengacu pada badan koordinasi keamanan pemerintah.“Militer memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola situasi di lapangan dan kita tidak boleh mengizinkan pejabat dari UNHCR (Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi), LSM atau organisasi internasional lainnya untuk melakukan kontak dan komunikasi langsung. Ini benar-benar dilarang. "Tanee mengatakan kepada Reuters bahwa dia tidak berkomentar lebih lanjut tentang apa yang dikatakan pejabat setempat itu.UNHCR tidak segera menanggapi permintaan komentar.Kelompok hak asasi manusia dan European Karen Network, kelompok pendukung berbasis asing, mengkritik pemerintah Thailand.“Tindakan tak berperasaan dan ilegal di Thailand harus dihentikan sekarang,” kata Sunai Phasuk, peneliti senior Thailand untuk Human Rights Watch.Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha mengatakan sebelumnya pada hari Senin bahwa pemerintah siap menerima pengungsi dan menolak klaim bahwa Thailand mendukung junta Myanmar.Pasukan keamanan Myanmar telah menewaskan sedikitnya 459 orang sejak perebutan kekuasaan karena berupaya untuk menghancurkan protes massa, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.Tentara, yang telah berperang selama puluhan tahun melawan kelompok-kelompok etnis bersenjata, melakukan kudeta dengan mengatakan bahwa pemilihan November yang dimenangkan oleh partai pemenang Nobel Aung San Suu Kyi adalah curang, sebuah pernyataan yang dibantah oleh komisi pemilihan.
Reuters
Baca Juga :
