Isu lingkungan dan mitigasi kebencanaan juga menjadi tugas berat yang menanti para Kepala Daerah.
Lembaga Kajian Sosial dan Politik NTB, M16 menilai masalah pandemi dan aspek ekonomi menjadi tugas berat yang menanti para Kepala Daerah ini, selain soal isu lingkungan dan mitigasi kebencanaan."Dalam masa pandemi ini, ya nggak perlu muluk-muluk dulu. Tugas berat yang menanti enam kepala daerah ini kan jelas, masalah pandemi Covid-19 ini. Jadi harus ada strategi dan inovasi yang nyata," kata Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, Sabtu (27/2) di Mataram.Pria yang akrab disapa Didu ini menegaskan kepala daerah yang baru dilantik harus memiliki terobosan di masa pendemi ini. Tak hanya menekan laju angka penyebaran Covid-19 namun di sisi lain aktivitas perekonomian masyarakat juga harus diupayakan terus berjalan."Ini kan seperti anomali. Nah kepala daerah harus punya terobosan. Bagaimana mengendalikan kesehatan dan menekan angka Covid-19 dan di saat yang sama ada kebijakan agar perekonomian, khususnya UMKM atau segmen menengah ke bawah bisa terus bertahan," ujarnya.Sektor pariwisata misalnya merupakan sektor paling terdampak akibat pandemi. Para pelaku pariwisata saat ini tak bisa berbuat banyak. Event yang mereka selenggarakan banyak tertunda sekalipun mentaati protokol kesehatan dan CHSE."Padahal Kuta Mandalika kan masuk dalam kawasan destinasi super-prioritas dan penerapan protokol kesehatan serta CHSE-nya sudah dilakukan optimal. Apalagi dengan pelaku UMKM di destinasi yang tidak superprioritas, pasti akan lebih kesulitan untuk bangkit di masa pandemi ini," papar Didu.Selain soal pandemi dan ekonomi, Didu menambahkan, isu lingkungan dan mitigasi kebencanaan juga menjadi tugas berat yang menanti para Kepala Daerah."Anomali cuaca ekstrim saat ini menimbulkan potensi bencana. Ini juga harus disikapi para kepala daerah dengan menyiapkan mitigasi yang tepat," katanya.Senada dengan M16, politisi PDI Perjuangan yang juga anggota DPRD NTB, Ruslan Turmuzi justru menekankan kepala daerah harus punya terobosan yang out of the box dalam melewati masa pandemi saat ini."Masalah kawasan atau zonasi percontohan zona hijau ini menarik. Kepala daerah harus bisa berkomunikasi dengan Satgas Covid-19 dan stakeholders terkait untuk membahasnya. Sehingga di zona percontohan ini, bisa disimulasikan bagaimana aktivitas perekonomian bisa berjalan dengan tanpa mengabaikan aspek kesehatan. Istilah new normal akhirnya bisa kita lihat pola nyatanya di kawasan percontohan ini," kata Ruslan Turmuzi.Sementara soal isu lingkungan, Ruslan mengatakan kepala daerah di Kabupaten dan Kota harus mulai bersikap kritis terkait program Program Zero Waste Pemerintah Provinsi NTB yang berkaitan dengan isu lingkungan."Kepala daerah bisa mengkritisi, apa yang baik dari program Zero Waste ini dan apa yang belum berjalan dengan baik. Mulai dari koordinasi sampai kepada apa saja support Pemprov ke daerah untuk mensukseskan program ini. Zero Waste hanya satu contoh saja," tukasnya.
Baca Juga :
