Bosan tiap tahun selalu kebanjiran, setinggi langit-langit rumah, Haikal, warga Kebon Pala, RT 08/08 Jakarta Timur, siap direlokasi pemerintah.
Relokasi bisa diterima dengan syarat memperoleh hunian yang layak dan masih di Jakarta sebagai pengganti rumahnya yang digusur."Siap gak siap, suatu saat kita pasti digusur. Tadinya kita berfikir akan digusur Ahok. Ternyata dia sudah tak jadi gubernur lagi. Kalau keluarga saya, siap pindah dari Kebon Pala, karena bosan dari dulu selalu kebanjiran," tukas Haikal.Sejak kecil, Pria berusia 30 tahun yang kesehariannya berdagang ikan hias di Lapangan Jenderal Urip Sumohardjo, Matraman, Jakarta Timur ini, mengaku sudah merasakan banjir 'seloteng' atau air mencapai 2-3 meter."Dari dulu, rumah saya kebanjiran seloteng. Rumah tetangga juga sama. Tapi mau gimana lagi, kita terpaksa tetap di situ," ujarnya yang lahir di era reformasi.Hal senada dilontarkan Udin Uter. Warga RT 10/05 Kalibata Pulo, Pancoran, Jakarta Selatan ini, bahkan sudah menjajakan rumahnya sejak beberapa tahun lalu. Namun hingga kini belum laku juga."Rumah saya luasnya 120 meter, mau dijual 850 juta. Ada yang minat cuma beli separoh (60 meter), nawarnya 300 juta. Saya nggak kasih lah," jelas Udin yang juga bosan kebanjiran.Husein menyebut kini dengan adanya tanggul membuat warga bisa mengecek apabila aliran Kali Ciliwung mulai naik."Kita juga bisa cek langsung," ucapnya.Sementara itu pengamat tata kota Yayat Supriatna mengatakan warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung beserta tanah reklamasinya harus ditertibkan. Pasalnya, hal tersebut dapat mempersempit luas sungai dan menghambat aliran air."Enggak boleh itu (warga bangun dataran di bantaran Kali Ciliwung). Jadi bantaran sungai itu harus bebas dari pemukiman. Ya kan sungai menyempit. Dengan sungai menyempit banjir akan terjadi dengan mudah," ujar Yayat beberapa waktu lalu.Namun, kenyataannya warga malah lebih memilih lokasi tersebut sebagai tempat tinggal. Dia menduga banyak warga yang menganggap lahan tersebut bebas untuk digunakan."Kenapa sungai itu diuruk? Karena seakan-akan tidak ada pemiliknya. Tidak ada yang awasi dan tidak ada yang nindak," tandasnya.Dia menghimbau pemerintah harus tegas mengambil sikap untuk menertibkan bangunan tersebut. Tidak hanya itu, Yayat juga berharap pemerintah sudah menyiapkan tempat tinggal untuk pengganti tempat tinggal warga.
Baca Juga :
