Jokowi: Ubah Pelayanan Birokrasi yang Kaku dan Terjebak pada Hal Prosedural

Presiden Joko Widodo meminta agar diubah pelayanan birokrasi yang selama ini kaku serta terjebak pada hal yang bersifat prosedural dan administratif. Dalam acara laporan tahunan Ombudsman RI yang digelar secara virtual, Senin (8/2/2021), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pelayanan publik harus dilakukan profesional dan berkeadilan. Ini penting dilakukan agar masyarakat merasakan kehadiran negara.“Pelayanan publik adalah wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Negara disebutkan hadir jika mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang prima yang cepat yang profesional dan berkeadilan," katanya.Menurutnya, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, diperlukan ikthiar yang berkelanjutan, transformasi sistem, perubahan pola pikir, dari budaya senang dilayani menjadi melayani."Kita juga punya kerja besar untuk mengubah model pelayanan birokrasi, yang selama ini kaku, terjebak pada hal yang bersifat prosedural, bersifat administratif  dan menjadi pelayanan publik yang menekankan pada kecepatan inovatif berorientasi pada hasil," katanya.Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, pelayanan publik adalah sebuah kerja besar bersama.Oleh karena itu diperlukan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat dan pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia.Jokowi mengapresiasi dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ombudsman Republik Indonesia yang terus mengawal dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, baik di tingkat pusat maupun daerah.Dalam situasi krisis saat ini, Jokowi kembali menekankan perubahan cara kerja dari yang biasa menjadi luar biasa."Karena itu saya selalu menekankan bahwa dalam situasi krisis kita harus mampu merubah frekuensi kita dari frekuensi yang normal ke frekuensi yang extraordinary . Cara kerja yang berubah dari cara kerja yang rutinitas menjadi cara kerja yang inovatif dan selalu mencari smart shortcut, " katanya lagi.