Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengucurkan bantuan uang Rp1,6 miliar untuk santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia akibat gempa Sulawesi Barat (Sulbar). Santunan tersebut akan diberikan kepada para ahli waris korban masing-masing sebesar Rp15 juta.
Pemberian santunan itu dilakukan secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy kepada Gubernur Sulawesi Barat Ali Baal Masdar di Posko Induk Penanggulangan Bancana Gempa Bumi Sulbar, kompleks Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (28/1/2021).Komandan Satgas Bencana Gempa Bumi Sulbar Brigjen TNI Firman Dahlan mengatakan, korban meninggal akibat gempa bumi yang mengguncang wilayah Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Majene pada 15 Januari 2021 sebanyak 105, sebanyak 95 di antaranya di Kabupaten Mamuju, 10 orang di Kabupaten Majene dan tiga orang dinyatakan hilang."Korban meninggal akibat gempa sebanyak 105 dan tiga orang dinyatakan hilang. Pencarian korban hilang akibat gempa tersebut sudah dihentikan karena pihak keluarga korban sudah menerima dan ikhlas," kata Firman, seperti dilansir dari Antara.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mewakili Pemerintah Pusat, menyampaikan duka dan rasa prihatin atas musibah gempa bumi yang terjadi di Mamuju dan Majene. Ia berharap, masyarakat di Sulbar dapat mengambil hikmah atas musibah yang terjadi tersebut."Saya berharap, masyarakat dapat mengambil hikmah dari musibah gempa yang terjadi. Terima kasih kepada semua pihak, termasuk relawan dan ormas yang ikut terlibat menangani bencana gempa bumi di Majene dan Mamuju," ujar Muhadjir."Berbagai bentuk bantuan ini, baik dari provinsi tetangga, pemerintah pusat maupun ormas yang ikut menangani merupakan sikap kegotong-royongan sebagai falsafah hidup," tambahnya.Pemerintah Pusat, lanjutnya, akan terus ikut bertanggungjawab untuk menyelesaikan berbagai persoalan dampak dari gempa, baik ketika di masa tanggap darurat ini, sampai nanti masa transisi dan memasuki rehab dan rekonstruksi."Tapi, pemerintah pusat tentu memiliki keterbatasan dan akhirnya juga akan terpulang kepada masyarakat Sulbar. Karena itu kita harapkan semua stimulan yang berasal dari pemerintah pusat itu sebetulnya hanya mendorong agar masyarakat dan pemerintah daerah di Sulbar menyelesaikan masalahnya sendiri," terangnya. Antara
Baca Juga :
