Selain itu, lanjut Rida, mengatur produksi listrik berdasarkan ketersediaan pasokan dan memaksimalkan penggunaan gas pembangkit PT PLN (Persero)."Kalau pasokan dari PLTU berkurang karena kapasitas batu bara berkurang, kita akan memaksimalkan penggunaan gas. Kalau pun gas masih kurang, maka kita dengan sangat sangat sangat terpaksa menggunakan BBM. Itu adalah opsi terakhir," ungkap Rida.Upaya lainnya adalah mengganti penggunaan tongkang dengan kapal untuk pengiriman batu bara, dan menjadwal ulang waktu perawatan pembangkit. Bahkan Rida sudah mengingatkan ke PLN dan IPP mengantisipasi terjadinya cuaca ekstrem."Tujuan kita adalah menjamin tidak ada potensi pemadaman. Kita ingin menjamin listrik selalu tersedia di mana pun. Per Oktober lalu kita sudah ingatkan ke PLN dan IPP agar mereka mengamankan supply chain," kata Rida.
Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin Ridwan menegaskan, semua perusahaan produsen batu bara telah menyampaikan komitmennya untuk memenuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan batu bara dalam negeri. Dan hal itu akan dipegang oleh Pemerintah."Kebutuhan pasokan batu bara ke PLN tidak boleh tidak cukup. Semua perusahaan pemasok batu bara sudah menyatakan komitmennya untuk memenuhi kewajibannya, ada 54 perusahaan. Pemerintah sesuai kebijakan mengutamakan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri," tegasnya.Kemungkinan terjadinya pemadaman listrik bergilir tersebut pertama kali digaungkan oleh Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Riza. Dia menyampaikan hal tersebut di akun resmi Instagram miliknya @faisol8418. Viva
Baca Juga :
