Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan kembali menambah empat tenda darurat di Sulawesi Barat, pasca gempa yang mengguncang wilayah tersebut pada Jumat (15/1/2021) pekan lalu.
Penambahan segera sebanyak 4 tenda darurat di Sulawesi Barat, nantinya akan digunakan untuk tempat isolasi pasien COVID-19."Sekarang sudah ada dipasang di rumah sakit tetapi baru dua tenda. Pak Doni Monardo minta lagi, jadi kemungkinan akan ada tambahan empat tenda lagi," kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dr Alief Satria, Sabtu (23/1/2021), seperti dilansir dari Antara.Menurutnya, BNPB memang harus segera membangun dan menyiapkan tenda-tenda untuk isolasi mandiri pasien COVID-19 yang selama ini berada di rumah sakit. Apalagi jika akan dilakukan tracing kepada para pengungsi korban gempa.Latief mengatakan, rumah sakit lapangan segera harus dibuat untuk bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan dan ruang perawatan, karena pengungsi yang begitu banyak mengharuskan pemerintah menyiapkan banyak ruang perawatan yang lebih besar.Terlebih, hampir seluruh pasien dan masyarakat masih dalam kondisi trauma berada di dalam gedung, dan masih mengkhawatirkan adanya gempa susulan.Saat ini, pasien yang ditampung di dua tenda dari BNPB sudah variatif, ada pasien COVID-19, keluarga pasien dan pasien biasa."Masyarakat kita kan trauma berada di dalam bangunan, makanya harus segera dilakukan langkah-langkah yang berbeda, misalnya tenda untuk yang isolasi mandiri dan terkonfirmasi COVID-19," ujarnya.Dijelaskan, kondisi pelayanan kesehatan Sulbar berangsur-angsur pulih, meski belum begitu maksimal. Beberapa pelayanan sudah tersistem dengan klaster kesehatan dan sub-sub klasternya sudah bekerja.Selanjutnya, Dinas Kesehatan Sulawesi Barat (Dinkes Sulbar) ingin kembali mengaktifkan dua kabupaten terdampak yakni Mamuju dan Majene agar klaster kesehatannya juga mulai bekerja. Sehingga Dinkes Sulbar kembali pada fungsi koordinatif dengan pemerintah pusat."Untuk meringankan beban provinsi, kabupaten harus bergerak juga. Maka semua peran akan dijalani oleh provinsi sementara persoalan tekhnis lapangan, orng kabupaten yang tahu," ujarnya. Antara
Baca Juga :
