Presiden Joko Widodo menyaksikan penandatanganan kontrak tender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp14,6 triliun. Menurutnya, kontrak ini harus memiliki dampak besar bagi perekonomian nasional.
Acara penandatanganan kontrak paket tender seleksi dini Kementerian PUPR digelar secara virtual, Jumat (15/1/2021) pagi. Presiden Jokowi menyaksikannya dari Istana Bogor, Jawa Barat.Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, hingga hari ini telah diselesaikan 1.191 paket senilai Rp14,6 triliun.Sementara Presiden Jokowi mengatakan, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021, Kementerian PUPR mendapat porsi anggaran yang sangat besar, jumlahnya mencapai Rp149.8 triliun."Ini adalah jumlah yang sangat besar. Karena itu saya mengingatkan jajaran Kementerian PUPR agar anggaran yang besar ini harus memiliki dampak yang signifikan, memiliki daya ungkit, membuat sektor konstruksi bergeliat kembali," katanya.Menurut Jokowi, bergeraknya kembali sektor konstruksi, bukan hanya memberikan kesempatan kerja pada sektor konstruksi, tapi juga menggerakkan rantai pasokan dan memberikan dampak ganda pada industri lain, seperti baja, alat berat hingga sektor informal.Meski demikian, Jokowi mengingatkan agar sisa paket tender yang belum ditandatangani agar segera diselesaikan. Oleh karena itu ia meminta Menteri PUPR melakukan percepatan tender dan penandatanganan kontrak.Menurut Jokowi, hal ini penting guna menggerakkan ekonomi nasional yang masih terdampak pandemi Covid-19."Di tahun 2021 kita harus lebih cepat lagi. Kita harus sadar masih dalam kondisi krisis. Semangatnya harus berbeda, harus pindah ke channel extra ordinary," katanya.Menurut Jokowi, dengan bekerja lebih cepat akan dapat mempercepat daya ungkit perekonomian nasional.Mantan Wali Kota Solo ini berharap, pada kuartal keempat 2020 dan kuartal pertama 2021 perekonomian Indonesia dapat rebound. "Kuncinya kecepatan kita dalam bekerja. Apalagi di masa pandemi, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, Kecepatan kita mengeksekusi pekerjaan, sangat dinantikan dan membantu meringankan beban masyarakat terutama menyediakan lapangan kerja yang banyak," katanya.Meski bekerja cepat, Jokowi mengingatkan agar tidak mengabaikan tata kelola."Prosesnya harus benar, transparan sesuai aturan dan juga yang paling penting
outcome juga harus dijaga agar memiliki dampak signifikan pada ekonomi kita," katanya lagi
Baca Juga :
