Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyatakan bahwa program vaksinasi COVID-19 yang mulai berjalan pada pekan depan, bisa menjadi momentum bagi Indonesia memperbaiki basis data kependudukan.
Dengan program vaksinasi COVID-19 yang diperkirakan akan berlangsung hingga 2022, data kependudukan akan terkumpul menjadi satu dan transparan.Hal tersebut disampaikan Erick usai bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin beraudiensi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pengadaan vaksin dan program vaksinasi di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (8/1/2021)."Vaksinasi ini Pak Menkes tadi menyampaikan tahun depan harus divaksin lagi. Berarti suka tidak suka, data akan terkumpul sangat terbuka, sangat transparan dan kapan lagi kita mempunyai satu data yang secara transparan," kata Erick Thohir saat konferensi pers di Gedung KPK.Menurut Erick, dengan basis data kependudukan yang terpadu akan memudahkan pemerintah menjalankan roda pemerintahan nantinya. Tidak hanya dalam program vaksinasi COVID-19, penyalaluran seperti bansos, BLT Desa, dan lainnya diyakini akan tepat sasaran dengan penggunaan satu basis data kependudukan."Sehingga saat pemerintah melakukan bantuan kepada rakyatnya, tepat. Apakah yang namanya bansos, apakah yang namanya vaksinasi gratis, apakah yang namanya BLT Desa, apakah yang namanya usaha mikro, dan lain-lain Ini saya senang sekali," ujarnya, seperti dilansir dari viva.co.id.Erick menambahkan, KPK juga menyambut baik dengan memastikan akan turut mengawal pembentukan satu data tersebut. Dengan adanya bantuan dari KPK, Erick berharap pembentukan sistem ini dapat berjalan secara transparan dan akuntabel.“Saya senang sekali KPK langsung menyambut baik dan langsung mendampingi dari program pembentukan satu data,” imbuhnya.
Baca Juga :
