Wapres Ma’ruf Amin menjelaskan kualitas pendidikan rumpun ekonomi dan keuangan syariah masih butuh perbaikan. Dari 800 program studi tersebut baru sebagian kecil terakreditasi.
Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia merupakan pasar yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Untuk dapat mencapai target tersebut, diperlukan Sumber Daya Manusia yang andal, tangguh dan kompeten di bidang syariah. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan SDM dalam bidang ekonomi Islam.“Untuk mewujudkan cita-cita kita sebagai pemain yang diperhitungkan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah tidaklah mudah. Salah satu faktor penting adalah bagaimana kita membangun SDM yang unggul di bidang ekonomi dan keuangan syariah,” tegas Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada acara Simposium Sharia Business and Academic Sinergy (SBAS) Dewan Pengawas Pusat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (DPP IAEI) melalui konferensi video di kediaman resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (29/12/2020).Lebih lanjut Wapres menyampaikan, laporan Islamic Finance Development Indicator tahun 2020 mencatat, Indonesia merupakan negara terbanyak dalam penyelenggaraan pendidikan ekonomi dan keuangan syariah. Namun, hal tersebut belum diikuti dengan kualitas yang memadai. Untuk itu, Wapres mengimbau agar ke depan kualitas pendidikan syariah harus ditingkatkan salah satunya melalui pemberian akreditasi.“Kualitas pendidikan program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah masih perlu diperbaiki. Dari sekitar 800 program studi ekonomi dan keuangan syariah, baru sebagian kecil yang terakreditasi dan banyak yang sama sekali belum terakreditasi,” imbau Wapres.Di sisi lain, Wapres memandang, masih sedikitnya jumlah lembaga sertifikasi dan tenaga ahli yang sudah tersertifikasi. Hal tersebut dapat dilihat dari data Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah tahun, dimana baru terdapat 231 orang lulusan tenaga ahli tersertifikasi di Indonesia. Ketidak Sesuaian Kompetensi
Dari sisi pelaku industri, Wapres menilai masih sering terjadi ketidak sesuaian kompetensi para lulusan pendidikan tinggi syariah dengan kriteria yang diperlukan oleh para pelaku industri ekonomi dan keuangan syariah.“Kebanyakan tidak siap pakai karena tidak memiliki kompetensi yang sesuai. Atau dalam Bahasa yang lebih popular tidak terjadi link and match yang kuat antara perguruan tinggi dan industri,” ungkap Wapres.Oleh karena itu, Wapres berpesan agar IAEI melalui forum SBAS dapat merumuskan berbagai saran dan masukan kepada pemerintah untuk menyempurnakan kualitas pendidikan dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah, baik melalui jalur pendidikan tinggi maupun melalui jalur keahlian profesi.“Karena forum SBAS ini merupakan forum komunikasi antara pelaku ekonomi dan keuangan syariah dengan dunia akademis. Satu hal yang menurut saya penting untuk dibicarakan adalah bagaimana kita menyelaraskan dan mengembangkan kurikulum program studi rumpun ekonomi dan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi,” ujar Wapres memberikan arahan.“Selain itu, ada baiknya juga jika forum ini juga menjajaki untuk mulai menyusun kurikulum pembelajaran ekonomi dan keuangan syariah untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. Menurut saya, pengenalan terhadap ekonomi dan keuangan syariah seawal mungkin akan sangat bermanfaat, mengingat tidak semua siswa akan melanjutkan pendidikan tinggi dan sebaliknya banyak pekerjaan di sektor ekonomi dan keuangan syariah yang memburuhkan keahlian tingkat menengah dengan kualitas yang baik,” tambahnya.Menutup sambutannya, Wapres berharap agar seluruh peserta dapat berperan aktif memberikan pemikirannya sehingga acara ini dapat membawa manfaat baik bagi peserta maupun pemerintah.“Sebagai penutup, saya berharap dalam kesempatan yang baik ini, seluruh peserta dan pembicara dapat berpartisipasi secara aktif, sehingga dapat diperoleh rumusan grand strategy pengembangan SDM ekonomi Islam berbasis link and match untuk solusi SDM unggul menuju Indonesia maju yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai rujukan,” pungkas Wapres.Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa pemenuhan sumber daya insani diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri yang masih belum menyediakan SDM khusus bidang ekonomi dan keuangan syariah.Untuk itu, diperlukan grand strategy di level nasional yang berhubungan dengan SDM ekonomi syariah dan melalui link and match merupakan penggalian kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja di masa mendatang.“Link and match diharapkan dapat memastikan lulusan perguruan tinggi di bidang keahlian dan ketrampilan dapat memahami mengenai industri keuangan syariah,” ucap Sri Mulyani.Turut hadir secara virtual, Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo; Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid; dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Wimboh Santoso.
Baca Juga :
