Wapres Ma’ruf Amin meminta Majelis Ulama Indonesia menjadi pelayan umat dan mitra pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam kapasitasnya selaku Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) hadir pada acara Pengukuhan Dewan Pimpinan MUI Masa Khidmah 2020–2025 melalui konferensi video dari kediaman resmi Wapres, Jl. Diponegoro, Jakarta, Kamis (24/12/2020).Ma’ruf Amin menyebutkan, sebagai lembaga yang berperan sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shadiqul hukumah (mitra pemerintah), MUI menjadi bagian penting serta mitra bagi pemerintah dalam rangka mendukung pembangunan nasional untuk menyejahterakan rakyat dan menjaga prinsip-prinsip syari’ah dalam kehidupan umat Islam. Oleh karena itu, MUI diharapkan dapat menjadikan kedua peran ini sebagai platform dalam setiap gerakan yang dilakukan.“Platform ini harus dilaksanakan secara konsekuen oleh Pengurus MUI baik di pusat maupun daerah dari masa ke masa,” tegasnya.Lebih lanjut Ma’ruf Amin menyampaikan, bermitra dengan pemerintah merupakan keniscayaan karena sebagian besar dari apa yang dilakukan MUI merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang seperti antara lain pelaksanaan Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, tentang Ekonomi Syariah, dan sebagainya.“MUI juga telah menerbitkan fatwa-fatwa yang diminta oleh pemerintah seperti penanganan wabah Covid-19 termasuk masalah kehalalan vaksin, fatwa tentang lingkungan hidup, dan sebagainya,” jelasnya.Selaku Ketua Dewan Pertimbangan DP MUI, K.H. Ma’ruf Amin juga mengingatkan agar dalam memberikan pelayanannya baik kepada umat maupun sebagai mitra pemerintah, MUI harus berpedoman pada setidaknya tiga hal penting.“Untuk mewujudkan tanggung jawab MUI dalam melakukan khidmahnya (layanannya), baik kepada masalah keagamaan (diniyyah), keumatan (umatiyyah) maupun kebangsaan dan kenegaraan (wathaniyyah) paling tidak ada 3 hal penting yang harus menjadi pedoman bagi MUI, yaitu alhimaayaat (menjaga agama, umat dan negara), wattaqwiyaat (memberdayakan umat), wattauhidaat (menyatukan umat),” ujarnya.Di samping itu, sebagai organisasi yang terdiri dari berbagai organisasi Islam dengan latar belakang yang berbeda, Ma’ruf Amin menilai MUI harus berperan sebagai payung besar untuk mengkoordinasikan semua gerakan yang mengatasnamakan umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu, pengurus MUI harus membangun kesepahaman mengenai visi, misi, orientasi, dan khittah (pedoman)-nya, serta memiliki kekompakan dalam menetapkan setiap langkah yang diambilnya.“Sebagai contoh, MUI selama ini sudah berhasil membuat keputusan-keputusan fatwa yang bulat, tanpa ada pendapat yang berbeda. Begitu juga dalam berbagai keputusan yang lain. Saya berharap ke depan hal seperti ini harus terus dipertahankan,” ungkapnya.Ma’ruf Amin pun menjelaskan bahwa salah satu keputusan yang harus menjadi landasan berfikir dan bergerak MUI adalah taswiyatul manhaj (adanya kesamaan cara dalam berfikir dan bertindak sekalipun ada perbedaan). Namun dalam hal-hal yang sifatnya pokok dan strategis harus satu pandangan, sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa apabila memang ada perbedaan maka harus ditolerir, dan hal-hal yang telah menjadi kesepakatan tidak boleh ada perbedaan di dalamnya.“Maksudnya, terhadap hal-hal yang diperselisihkan (ikhtilaf) harus ditoleransi, tidak boleh ada sikap ego kelompok atau fanatisme kelompok. Sedangkan hal-hal yang bersifat penyimpangan (inhiraf) tidak boleh ditoleransi,” terangnya.Ma’ruf Amin juga menekankan, MUI harus bisa menjalankan fungsi kalimatun sawa’ atau melting pot, tempat titik temu dari beragam perbedaan di antara ormas dan kelembagaan Islam di Indonesia, untuk diorkestrasi dalam mozaik kebersamaan, sehingga menjadi sebuah kekuatan.Mengakhiri sambutannya, K.H. Ma’ruf Amin mengucapkan selamat atas amanah yang diberikan kepada pimpinan dan pengurus MUI Masa Khidmah 2020–2025.
MUI Menghadapi Permasalahan Umat Sebelumnya, Ketua Umum MUI Miftachul Akhyar menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menghadapi permasalahan umat dan bangsa Indonesia sepanjang tahun 2020, utamanya terkait masalah sosial-keagamaan, serta keumatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya pemerintah harus menegaskan posisi bangsa Indonesia yang mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam mendapatkan hak kemerdekaannya, perlu adanya reformasi mendasar terhadap institusi penegak hukum, penegakan hukum yang adil, konsekuen dan konsisten, kesetaraan perlakuan dalam penegakan hukum, serta pemberlakuan hukuman yang lebih berat bagi para pejabat publik yang terbukti melakukan korupsi, tindakan asusila, dan penyalahgunaan narkoba.Miftachul Akhyar juga berharap agar lembaga legislatif dan eksekutif mampu menyerap dan mengakomodasi aspirasi masyarakat, menyesuaikan dengan amanat konstitusi, dan tidak bertentangan dengan ajaran agama dalam penetapan perundang-undangan. Di samping itu, pemerintah diharapkan mampu memberikan intervensi lebih besar dalam pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia dan mendorong pelibatan sebanyak mungkin komponen umat Islam.Terakhir, Miftachul Akhyar menghimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M (memakai masker yang menutup hidung dan mulut, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak aman), serta mengajak semua komponen bangsa untuk melakukan muhasabah terhadap pergantian tahun 2020 dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan daya saing SDM bangsa yang unggul di dunia internasional.
Baca Juga :
