Busana
crop top mereka pilih untuk menyindir raja yang mengenakan pakaian serupa saat berada di Eropa.
Sejumlah pemimpin demontrasi Thailand mengenakan busana
crop top dan berpawai di pusat perbelanjaan di Bangkok untuk mencemooh Raja Maha Vajiralongkorn dan mendesak pencabutan undang-undang yang melarang penghinaan terhadap monarki.
[caption id="attachment_416876" align="alignnone" width="600"]![Sindir Gaya Berpakaian Raja, Aktivis Thailand Keliling Mal Pakai Baju Begini]()
(Foto: Reuters)[/caption]
Kantor berita Reuters melaporkan, hingga hari ini setidaknya ada 35 aktivis yang saat ini menghadapi dakwaan di bawah undang-undang lese majeste yang melarang penghinaan terhadap monarki. Salah satunya adalah Napasin Trirayapiwat, 16 tahun, aktivis yang mengenakan crop top sambil menuliskan slogan anti-monarki di perutnya saat mengikuti salah satu demonstrasi.
[caption id="attachment_416877" align="alignnone" width="600"]![Sindir Gaya Berpakaian Raja, Aktivis Thailand Keliling Mal Pakai Baju Begini]()
(Foto: Reuters)[/caption]
“Jika kami tidak memperjuangkan Naphasin hari ini, tidak ada yang akan aman untuk mengungkapkan pendapat mereka,” kata Parit 'Penguin' Chiwarak, yang juga menghadapi dakwaan penghinaan kerajaan dengan ancaman 15 tahun penjara.
Belum ada komentar dari Istana Kerajaan terhadap aksi ini. Pihak kerajaan diketahui belum bersuara melakukannya sejak dimulainya protes pada bulan Juli. Juru bicara pemerintah Anucha Buropchaisri mengatakan lese majeste digunakan sesuai dengan hukum dan bukan untuk memblokir kebebasan berekspresi.
Peserta aksi sempat berfoto-foto di luar toko pakaian yang menjual desain oleh salah satu putri raja. Banyak pembeli pun yang merasa heran oleh ulah mereka.
[caption id="attachment_416878" align="alignnone" width="600"]![Sindir Gaya Berpakaian Raja, Aktivis Thailand Keliling Mal Pakai Baju Begini]()
(Foto: Reuters)[/caption]
Sejumlah pengunjung mall yang diduga pendukung kaum royalis menyoraki para pemimpin demonstran itu sebelum mereka diminta pergi oleh petugas keamanan.
Kantor hak asasi manusia PBB meminta Thailand pada hari Jumat untuk mengubah undang-undang lese majeste. Pemerintah menjawab bahwa itu mirip dengan undang-undang pencemaran nama baik.
Protes yang dipimpin para pemuda ini dimulai pada Juli untuk menyerukan pencopotan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta, dan untuk penyusunan konstitusi baru. Mereka kemudian menuntut reformasi monarki.
Reuters
(Foto: Reuters)[/caption]
Kantor berita Reuters melaporkan, hingga hari ini setidaknya ada 35 aktivis yang saat ini menghadapi dakwaan di bawah undang-undang lese majeste yang melarang penghinaan terhadap monarki. Salah satunya adalah Napasin Trirayapiwat, 16 tahun, aktivis yang mengenakan crop top sambil menuliskan slogan anti-monarki di perutnya saat mengikuti salah satu demonstrasi.
[caption id="attachment_416877" align="alignnone" width="600"]
(Foto: Reuters)[/caption]
“Jika kami tidak memperjuangkan Naphasin hari ini, tidak ada yang akan aman untuk mengungkapkan pendapat mereka,” kata Parit 'Penguin' Chiwarak, yang juga menghadapi dakwaan penghinaan kerajaan dengan ancaman 15 tahun penjara.
Belum ada komentar dari Istana Kerajaan terhadap aksi ini. Pihak kerajaan diketahui belum bersuara melakukannya sejak dimulainya protes pada bulan Juli. Juru bicara pemerintah Anucha Buropchaisri mengatakan lese majeste digunakan sesuai dengan hukum dan bukan untuk memblokir kebebasan berekspresi.
Peserta aksi sempat berfoto-foto di luar toko pakaian yang menjual desain oleh salah satu putri raja. Banyak pembeli pun yang merasa heran oleh ulah mereka.
[caption id="attachment_416878" align="alignnone" width="600"]
(Foto: Reuters)[/caption]
Sejumlah pengunjung mall yang diduga pendukung kaum royalis menyoraki para pemimpin demonstran itu sebelum mereka diminta pergi oleh petugas keamanan.
Kantor hak asasi manusia PBB meminta Thailand pada hari Jumat untuk mengubah undang-undang lese majeste. Pemerintah menjawab bahwa itu mirip dengan undang-undang pencemaran nama baik.
Protes yang dipimpin para pemuda ini dimulai pada Juli untuk menyerukan pencopotan Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan pemimpin junta, dan untuk penyusunan konstitusi baru. Mereka kemudian menuntut reformasi monarki.
Reuters
Baca Juga :
