Anggota DPR Kurniasih Mufidayati, menyoroti simpang siur pengadaan vaksin Sinovac dari China dan kepastian waktu pemberian vaksinasi ke masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati meminta agar vaksinasi diberikan gratis oleh pemerintah kepada masyarakat. Ia menyebut, dengan pencadangan dana sebesar Rp35,1 triliun, sebenarnya cukup untuk proses pengadaan sebanyak 172 juta vaksin."Ini soal asas keadilan. Terlebih untuk kedatangan vaksin Sinovac yang 1,2 juta kemarin sudah dibebaskan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dengan total Rp50,95 miliar,” katanya kepada wartawan, Rabu (16/12/2020).“Insentif yang diberikan kepada produsen vaksin ini harusnya berimbas kepada fasilitas yang diterima masyarakat yakni dengan menggratiskan vaksin kepada semua kalangan," sambungnya.Mufida menekankan, jangan sampai insentif bea masuk untuk vaksin dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis. Ia melihat rencana 70 persen vaksin mandiri berbayar yang dikelola BUMN kurang tepat.Dia melanjutkan, dalam pengadaan memang ditunjuk PT. Bio Farma sebagai BUMN yang fokus dalam produksi vaksin. Adapun merujuk Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 99 Tahun 2020, proses vaksinasi diamanahkan melalui Kementerian Kesehatan.Namun, dalam prosesnya bahwa Menkes Terawan Agus Putranto lewat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 9860 Tahun 2020, sebanyak 70 persen vaksinasi justru diberikan pelaksanaannya kepada Kementerian BUMN."Di sini harus hati-hati sebab vaksinasi kepada masyarakat ini adalah salah satu kebijakan dalam masa bencana nasional nonalam. Dalam hal penanggulangan bencana, justru rakyat berhak mendapatkan bantuan, bukan beban biaya," ujarnya, seperti dikutip dari Viva.Ia meminta efektivitas anggaran pengadaan vaksin perlu diperhatikan. Sebab 1,2 juta vaksin Sinovac yang tiba belum terbukti lolos uji klinis tahap III dan belum memenuhi syarat Emergency Use Authorization (EUA)."Kedatangan 1,2 juta vaksin Sinovac kemarin, negara sudah mengeluarkan pembayaran uang muka, padahal belum keluar hasil uji klinis tahap III. Kami harapkan sisanya jangan didatangkan dulu sampai keluar hasil uji klinis dan izin edar dari BPOM," ujar Mufida. Viva.co.id
Baca Juga :
