Mendagri Minta Semua Stakeholder All Out Kawal Hari Pemungutan Pilkada 2020

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta semua stakeholder yang terlibat dalam Pilkada, untuk mengawal hari pemungutan suara pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Dengan semua terlibat untuk mengawal pelaksanaan Pilkada 2020, maka keberhasilan dalam menjaga tahapan Pilkada sebelumnya tidak sia-sia."Kita mengharapkan semua tahapan Pilkada dapat berjalan aman dan lancar, aman dari potensi gangguan konvensional, baik kekerasan, konflik dan gangguan-gangguan lain dan juga secara spesifik di tengah pandemik ini kita menjaga agar semua tahapan Pilkada termasuk tanggal 9 Desember besok itu tidak menjadi media penularan Covid-19 karena adanya potensi interaksi dan juga potensi kerumunan, " kata Mendagri.Ha itu disampaikan saat memberi sambutan dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Tahapan Pemungutan Suara Pilkada Serentak Tanggal 9 Desember 2020 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, di Jakarta, Selasa (8/12/2020).Rapat koordinasi itu sendiri, dihadiri Ketua KPU RI, Ketua Bawaslu RI, Kepala BNPB yang juga Kasatgas Covid -19 dan Ketua DKPP yang hadir langsung dalam rapat.Sementara, peserta rapat yang hadir secara virtual, diantaranya Asops Panglima TNI mewakili Panglima TNI, Asops Kapolri mewakili Kapolri, Deputi 2 Bidang Intelijen Dalam Negeri mewakili Kepala BIN, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum mewakili Jaksa Agung, Gubernur dan Forkopimda Provinsi mulai dari Pangdam, Kapolda, Kajati dan Kabinda yang Melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, Bupati/Walikota dan Forkopimda Kabupaten/Kota (Dandim, Kapolres, Kajari) yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020, KPUD dan Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada 2020.Kepala Kesbangpol, Kepala BPBD, dan Kasatpol PP Provinsi, Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada Serentak Tahun 2020.Tidak lupa dalam rapat koordinasi itu, atas nama Pemerintah, Mendagri mengucapkan terima kasih banyak kepada semua stakeholder yang telah bekerja keras hingga saat ini.Sehingga sampai masa kampanye selesai dalam waktu yang cukup panjang yakni 71 hari semua terjaga dengan baik. Setidaknya itu ditunjukkan dari evaluasi yang dilakukan Kemendagri."Kita melihat bahwa memang masih ada terjadi pelanggaran dan itu pelanggaran baik pelanggaran dalam bentuk Peraturan KPU maupun juga ada pelanggaran Covid-19, tapi dari UU atau PKPU memperbolehkan adanya kegiatan tatap muka tidak lebih dari 50 orang, dialog dari lebih kurang 70 ribu lebih saya kira kegiatan tatap muka dialog yang ada sekitar 2,2 persen terjadi pelanggaran," kata Mendagri.Tapi, pelanggaran yang terjadi kata Mendagri bukan hanya pelanggaran protokol Covid-19, namun juga pelanggaran-pelanggaran yang lain. Dan dalam Pilkada sebelumnya juga pelanggaran itu selalu ada." Kita melihat bahwa meskipun 2,2 persen terjadi pelanggaran protokol kesehatan, namun kita melihat tidak terlalu signifikan, kita tidak ingin menyepelekan 2,2 persen, " ujarnya.Mendagri juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Bawaslu yang telah bertindak tegas. Ucapan terima kasih dan apresiasi juga disampaikan kepada seluruh aparat keamanan khususnya Polri, TNI dan Satpol PP yang segera mengambil tindakan terhadap bentuk-bentuk pelanggaran mulai dari yang ringan, teguran, sampai ke pembubaran. Bahkan ada yang bergulir ke proses pidana."Kami kira selama 71 hari dari sudut pandang Kemendagri karena kami melakukan monitor harian, mingguan dan bulanan, kita juga melakukan Rakor secara mingguan dan kemudian secara bulanan yang dipimpin oleh Bapak Menkopolhukam dengan semua stakeholder tingkat pusat dan daerah, kemudian monitor harian juga terus-menerus dilakukan dari Kemendagri, dari Satgas Covid-19, kemudian KPU RI, Bawaslu RI, TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, semua melakukan monitoring dan kita melakukan sharing informasi, sehingga setiap ada pelanggaran hari itu cepat dilakukan juga tindakan," katanya.Mendagri bersyukur, semua langkah-langkah ini membuahkan hasil yang cukup baik. Setidaknya dengan data pelanggaran yang terjadi, dimana hanya terbatas 2,2 persen pelanggaran dari sekian ribu kegiatan kampanye yang telah dilakukan. (Puspen Kemendagri)