Polda Jawa Tengah melakukan pergeseran pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) pengamanan Pilkada Serentak 2020. Pergeseran pasukan BKO dilakukan pada Sabtu (5/12/2020) ini ke Polda Nusa Tenggara Timur.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfhi mengecek kesiapan para personel, sarana dan prasarana yang digunakan sehingga siap menjalankan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.Usai melakukan pengecekan kesiapan tersebut, Ahmad Lutfhi berpesan kepada pasukan Polda Jawa Tengah yang masuk ke dalam BKO agar tetap menjaga sikap dan membawa nama baik Polda Jawa Tengah."Dimanapun anda bertugas bawa nama baik Polda Jateng, bahwa anda terpilih dan dipercayakan oleh pimpinan Polri, jaga soliditas, integritas saat rekan-rekan nanti bertugas di wilayah NTT." terang Luthfi di Mapolda Jawa Tengah, Sabtu (5/12/2020)."Tentu ini tidak mudah karena berpisah dengan keluarga namun saya percaya Brimob adalah anggota Polri pilihan yang merupakan tulang punggung dalam rangka menghadapi situasi apapun," lanjutnya.Sebelum kegiatan Operasi Mantap Praja ini, Polda Jawa Tengah telah melaksanakan swab test anti gen terhadap 100 personel yang dikerahkan dalam BKO pengamanan Pemilu serentak 2020."Rekan-rekan yang terlibat BKO tetap pegang teguh protokol kesehatan, saya tidak pengen anda pecicilan dan bergaul tanpa protokol kesehatan sehingga berpotensi menimbulkan klaster Pilkada khusunya dari anggota Polri," pintanya.[caption id="attachment_410105" align="alignnone" width="900"]
Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfhi mengecek kesiapan pasukan Brimob Polda Jawa Tengah, BKO ke Polda NTT, Sabtu 5 Desember 2020. (Foto: Humas Polda Jawa Tengah).[/caption]Kapolda Jawa Tengah melarang anggota yang terlibat Operasi BKO ini untuk menggunakan Senpi (Senjata Api), kecuali untuk ekskalasi tertentu sesuai dengan arahan pimpinan. Polri hanya sebagai personel pengamanan dan tidak memiliki beban untuk mencatat hasil Pilkada.“Semua personel dalam keadaan sehat dan siap diterjunkan, nanti tidak ada anggota Polri yang menggunakan Senpi, ketiga netralitas bagi anggota polri adalah harga mati," tegas Kapolda Ahmad Lutfhi.Menurut analisis dari Kompolnas (Komisi Kepolisian Nasional), pelaksanaan Pilkada 2020 di Jawa Tengah akan berlangsung aman, tertib dan demokratis. Namun, Polri tetap melakukan pengawasan."Kehadiran Kompolnas untuk memberi semangat dan dukungan karena ini sesuatu yang pertama kali dan baru yaitu Pilkada dengan Prokes (Protokol Kesehatan)," kata Yusuf, anggota Kompolnas.
Baca Juga :