Khawatir Jadi Sasaran Demo, Rumah Ibunda Mahfud MD Dijaga Polisi dan Banser

Khawatir Jadi Sasaran Demo, Rumah Ibunda Mahfud MD Dijaga Polisi dan Banser (Foto RRI)
Khawatir Jadi Sasaran Demo, Rumah Ibunda Mahfud MD Dijaga Polisi dan Banser (Foto RRI) (Foto : )
Kediaman ibunda Mahfud MD di Pamekasan, Jawa Timur dijaga ketat oleh aparat TNI, Polri dan Barisan Ansor Serbaguna atau Banser.
Ketua PC GP Ansor Pamekasan, Syafiuddin mengatakan, penjagaan ini dilakukan pasca adanya unjuk menolak pemanggilan pimpinan Rizieq Shihab.Pimpinan FPI itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya terkait kasus kerumunan massa di masa pandemi Covid-19.Ditambahkan Syaifudin, bantuan penjagaan yang dilakukan saat ini karena pihaknya khawatir jika nanti akan ada aksi susulan.Hingga berita ini dilaporkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres setempat terkait tindak lanjut dari persoalan tersebut.Sebelumnya, Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas mengaku telah menginstruksikan Banser untuk menjaga kediaman ibunda Mahfud MD.Hal itu dilakukan karena menurut dia, Ansor dan Banser berkewajiban menjaga tokoh Nahdlatul Ulama (NU)."Ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab utama seluruh kader Banser untuk melindungi para kiai, dan juga tokoh-tokoh NU dari ancaman atau gangguan yang datang," tegas pria yang akrab disapa Gus Yaqut ini dalam keterangan pers, Rabu (2/12/2020), seperti dikutip dari rri.co.id.Gus Yaqut menekankan bahwa penjagaan dilakukan tanpa ada permintaan dari pihak manapun. Adapun anggota Banser yang diterjunkan adalah dari wilayah Pamekasan dan sekitarnya."Mereka akan bertugas bergantian dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat," lanjutnya.Gus Yaqut mengaku sangat prihatin atas terjadinya aksi pengepungan tersebut. Sebab yang mendiami rumah tersebut bukanlah Mahfud, melainkan orang tuanya.Lebih lanjut dia menekankan, penyampaian aspirasi harusnya dilakukan dengan tidak melanggar aturan yang berlaku. Di mana aturannya, aspirasi tidak boleh dilakukan di depan kediaman seseorang. Apalagi aksi tersebut dilakukan tanpa adanya koordinasi dengan pihak keamanan."Jika tidak suka atas kebijakan, misalnya, salurkanlah dengan cara yang benar. Bisa dialog atau gunakan jalur hukum. Apalagi kita ini orang beradab, jangan pakai cara jalanan seperti itu," pungkasnya.