Warga Mengeluh, 80 Persen Jalur Evakuasi Lereng Merapi Rusak Akibat Penambangan Pasir

Warga Mengeluh, 80 Persen Jalur Evakuasi Lereng Merapi Rusak Akibat Penambangan Pasir (Foto Istimewa)
Warga Mengeluh, 80 Persen Jalur Evakuasi Lereng Merapi Rusak Akibat Penambangan Pasir (Foto Istimewa) (Foto : )
Masyarakat yang tinggal di Kawasan Rawan Bencana (KRB) Wilayah Kemalang, Klaten, mengeluh. Sekitar 80 persen jalur evakuasi lereng Merapi dalam kondisi rusak.
Menurut warga, kerusakan infrastruktur yang sangat vital digunakan untuk evakuasi itu karena menjadi jalur tambang pasir."Kalau kampung bagus. Tapi di bawah jalur evakuasi hampir 80 persen rusak," ungkap Ketua Penasehat Paguyuban Sabuk Gunung (PASAG) Merapi, Sukiman, Jumat (6/11/2020).Menurut Sukiman yang juga warga desa Sidorejo, Kemalang ini, jalur evakuasi cukup parah berada di bawah desa Sidorejo.Jalur itu memang menjadi infrastruktur utama yang dilewati sehari-hari. Kerusakannya karena dilewati truk pembawa material pasir atau batu."Sampai sekarang cuma ditambal saja, kasian banget kondisinya," jelasnya.Pihaknya berharap pemerintah segera memperbaiki jalur tersebut karena sewaktu-waktu terjadi erupsi kondisinya sangat memperihatinkan."Harapan saya didandani (diperbaiki). Dulu pernah ada rehab rekon tapi tidak diprioritaskan di atas. Rehab kok di bawah duwur (atas) tidak," ungkapnya.Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya sudah memerintahkan untuk menutup semua pertambangan. Terutama di jalur evakuasi di lereng Merapi.Ganjar juga sudah meminta agar kepala daerah langsung membenahi jalur evakuasi Gunung Merapi itu."Jalur evakuasi insya Allah kita perintahkan semua transportasi di situ berhenti. Bersihkan jalur evakuasi, masyarakat tidak kesulitan lewat," tandas Ganjar di Solo, Jumat (6/11/2020).Tempat pengungsian bagi warga juga diminta untuk diprioritaskan. Sebab pengungsian kali ini berbeda dari biasanya, karena harus menerapkan protokol kesehatan."Kemudian pengungsian. Penting karena selama Pandemi harus kita jaga betul menata area pengungsian harus berjalan. Gambarnya sudah kita kirimkan contoh dari Jepang bagus itu. Dikelompokkan keluarga berjarak. Kalau gedung kurang pakai sekolah. Kan sekolah masih daring," beber Gubernur.Ganjar juga mengaku, seiring peningkatan status Merap, pihaknyai intens koordinasi dengan BPBD. Termasuk Relawan dan Bupati Klaten Boyolali dan Magelang untuk tetap siaga.Pihaknya juga terus memantau apa yang disampaikan pengamat Merapi dari BPPTKG Yogyakarta."Kita ke Klaten ngecek Merapi sudah sampai kemarin malem kordinasi terus temen temen BPBD siaga. Bupati di Klaten Boyolali dan Magelang siaga. Kita minta pantau apa yang disampaikan pengamat Merapi dari Jogja," pungkasnya, seperti dikutip dari rri.co.id .