Muncul di media sosial artikel berita yang menyebut Megawati minta ke Sri Mulyani jangan pelit soal dana wakaf untuk melunasi hutang ke China.
Beredar di media jejaring sosial Facebook dari akun atas nama Mbok Giyem yang mengunggah sebuah tangkapan layar artikel berita dari situs
detikinet yang dimuat tanggal 25 Oktober 2020.
Artikel tersebut mengangkat berita tentang pernyataan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Artikel dimaksud menggunakan judul:
“Megawati Minta Sri Mulyani Jangan Pelit Soal Dana Wakaf Untuk Melunasi Utang ke Tiongkok”
[caption id="attachment_395803" align="alignnone" width="280"]![]()
Postingan akun Mbok Giyem (Screenshot Facebook)[/caption]
Postingan tangkapan layar artikel dari akun Mbok Giyem ini telah mendapat respon dari publik sebanyak 85 reaksi, 57 komentar dan sudah dibagikan 42 kali oleh pengguna Facebookk lain.
Lantas benarkah artikel yang diposting oleh sumber menyebut Megawati minta kepada Sri Mulyani jangan pelit soal dana wakaf untuk melunasi utang ke China?
Berikut krosceknya.
Penelusuran Kroscek ANTVklik, diawali langsung ke artikel yang dimuat situs detikinet tanggal 25 Oktober 2020, berdasarkan penelusuran indeks berita detikinet per tanggal 25 Oktober, faktanya tidak ditemukan artikel yang berjudul “Megawati Minta Sri Mulyani Jangan Pelit Soal Dana Wakaf untuk Lunasi Utang ke Tiongkok”.
![]()
Kemudian menelisik foto yang digunakan sebagai artikel dalam unggahan. Berdasarkan pencarian reverse image, pencarian teratas foto Megawati yang identik dengan unggahan mengarah ke situs berita nasional.tempo.co dengan artikel berjudul “Mega: Jangan Ada Keinginan Korupsi di Benak Saudara atau Saya...” (28/6/2015)
![]()
Membaca isi artikel nasional.tempo.co tidak ditemukan pula pernyataan dari Megawati kepada Sri Mulyani terkait konteks seperti diklaim dalam postingan.
![]()
Berikut isi selengkapnya artikel dimaksud:
“TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri miris dengan kelakuan sejumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Pernyataan ini disampaikan Mega dalam sambutannya saat membuka sekolah calon kepala daerah di kantor lama Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Dalam sambutan itu, Mega menceritakan kembali perbincangannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu. Kalla membeberkan data bahwa saat ini ada delapan kepala daerah di tingkat provinsi dan 123 orang di tingkat kabupaten/kota yang tersangkut masalah hukum.
"Dibandingkan dengan yang tidak korupsi, memang tidak banyak," kata Mega di depan puluhan kader partainya, Minggu, 28 Juni 2015. "Tapi, saya tegaskan kembali, jangan sekalipun hal-hal seperti itu berada dalam benak Saudara-saudara. Bila terjadi, akan saya coret dua kali."
Mega menuturkan partainya akan menjaring calon-calon kepala daerah terbaik dan mau bekerja sesuai dengan ideologi partai. "Kalau ditanya pas fit and proper test, semua calon mengatakan visi-misi yang bagus," ucapnya. "Tapi yang paling penting adalah pelaksanaannya."
Sekolah calon kepala daerah ini dibuka untuk 137 calon kepala daerah dari PDIP yang telah mendapatkan rekomendasi untuk maju dalam pilkada serentak 2015.
Dalam sekolah ini, peserta akan mendapatkan pelatihan birokrasi pemerintahan daerah, sosialisasi Nawacita dalam visi-misi pencalonan, kelas komunikasi politik bersama Rosiana Silalahi, strategi perang total bersama A.M. Hendropriyono, dan pelatihan lain yang digelar hingga 3 Juli mendatang”.
(Link artikel: https://nasional.tempo.co/read/679091/mega-jangan-ada-keinginan-korupsi-di-benak-saudara-atau-saya)
Jadi postingan artikel merupakan hasil suntingan atau manipulasi yang menggunakan nama situs berita detikinet. Pun foto yang digunakan mencatut foto dari artikel nasional.tempo.co dengan konteks berita yang berbeda.
![]()
Berdasarkan kroscek dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan artikel yang diklaim akun Mbok Giyem, Megawati minta kepada Sri Mulyani jangan pelit soal dana wakaf untuk melunasi utang ke China adalah tidak benar alias hoaks.
Mengacu jenis hoaks dari First Draft, informasi masuk kategori manipulatedcontent atau konten yang dimanipulasi.
Manipulated content biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik
Postingan akun Mbok Giyem (Screenshot Facebook)[/caption]
Postingan tangkapan layar artikel dari akun Mbok Giyem ini telah mendapat respon dari publik sebanyak 85 reaksi, 57 komentar dan sudah dibagikan 42 kali oleh pengguna Facebookk lain.
Lantas benarkah artikel yang diposting oleh sumber menyebut Megawati minta kepada Sri Mulyani jangan pelit soal dana wakaf untuk melunasi utang ke China?
Berikut krosceknya.
Penelusuran Kroscek ANTVklik, diawali langsung ke artikel yang dimuat situs detikinet tanggal 25 Oktober 2020, berdasarkan penelusuran indeks berita detikinet per tanggal 25 Oktober, faktanya tidak ditemukan artikel yang berjudul “Megawati Minta Sri Mulyani Jangan Pelit Soal Dana Wakaf untuk Lunasi Utang ke Tiongkok”.
Kemudian menelisik foto yang digunakan sebagai artikel dalam unggahan. Berdasarkan pencarian reverse image, pencarian teratas foto Megawati yang identik dengan unggahan mengarah ke situs berita nasional.tempo.co dengan artikel berjudul “Mega: Jangan Ada Keinginan Korupsi di Benak Saudara atau Saya...” (28/6/2015)
Membaca isi artikel nasional.tempo.co tidak ditemukan pula pernyataan dari Megawati kepada Sri Mulyani terkait konteks seperti diklaim dalam postingan.
Berikut isi selengkapnya artikel dimaksud:
“TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri miris dengan kelakuan sejumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. Pernyataan ini disampaikan Mega dalam sambutannya saat membuka sekolah calon kepala daerah di kantor lama Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
Dalam sambutan itu, Mega menceritakan kembali perbincangannya dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu lalu. Kalla membeberkan data bahwa saat ini ada delapan kepala daerah di tingkat provinsi dan 123 orang di tingkat kabupaten/kota yang tersangkut masalah hukum.
"Dibandingkan dengan yang tidak korupsi, memang tidak banyak," kata Mega di depan puluhan kader partainya, Minggu, 28 Juni 2015. "Tapi, saya tegaskan kembali, jangan sekalipun hal-hal seperti itu berada dalam benak Saudara-saudara. Bila terjadi, akan saya coret dua kali."
Mega menuturkan partainya akan menjaring calon-calon kepala daerah terbaik dan mau bekerja sesuai dengan ideologi partai. "Kalau ditanya pas fit and proper test, semua calon mengatakan visi-misi yang bagus," ucapnya. "Tapi yang paling penting adalah pelaksanaannya."
Sekolah calon kepala daerah ini dibuka untuk 137 calon kepala daerah dari PDIP yang telah mendapatkan rekomendasi untuk maju dalam pilkada serentak 2015.
Dalam sekolah ini, peserta akan mendapatkan pelatihan birokrasi pemerintahan daerah, sosialisasi Nawacita dalam visi-misi pencalonan, kelas komunikasi politik bersama Rosiana Silalahi, strategi perang total bersama A.M. Hendropriyono, dan pelatihan lain yang digelar hingga 3 Juli mendatang”.
(Link artikel: https://nasional.tempo.co/read/679091/mega-jangan-ada-keinginan-korupsi-di-benak-saudara-atau-saya)
Jadi postingan artikel merupakan hasil suntingan atau manipulasi yang menggunakan nama situs berita detikinet. Pun foto yang digunakan mencatut foto dari artikel nasional.tempo.co dengan konteks berita yang berbeda.
Berdasarkan kroscek dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan artikel yang diklaim akun Mbok Giyem, Megawati minta kepada Sri Mulyani jangan pelit soal dana wakaf untuk melunasi utang ke China adalah tidak benar alias hoaks.
Mengacu jenis hoaks dari First Draft, informasi masuk kategori manipulatedcontent atau konten yang dimanipulasi.
Manipulated content biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik
Baca Juga :
