Muncul postingan di media sosial, narasi yang menyebut kalau pemerintah tidak berani putar film G30S/PKI, berarti negara ini sudah komunis.
Beredar postingan di media sosial berbagi foto dan video Instagram, yang diunggah oleh akun @alif_lam_mim_212, sebuah caption yang berisi narasi sebagai berikut:
“UNTUK MENGETAHUI BAHWA “INDONESIA” ITU… NEGARASA *KOMUNIS. ATAU NEGARA *NKRI. ITU SANGATLAH MUDAH ! CARA CUKUP PUTAR FILM G 30 /S PKI. SECARA NASIONAL… KALAU PEMERINTAH GA BERANI !!!! BERARTI INI SUDAH NEGARA KOMUNIS. SIMPLE KAN CARANYA…
#Q AGENG.”
https://www.instagram.com/p/CFZMxq0nk4S/
Sampai artikel ini dibuat, postingan akun @alif_lam_mim_212 ini telah disukai publik sebanyak 1543 ribu dan 272 komentar.
Lantas benarkah klaim yang disampaikan dalam narasi, negara ini sudah komunis, bila pemerintah tidak menayangkan film G30S/PKI secara nasional?
Berikut krosceknya.
Seperti dilansir laman
turnbackhoax.id, Minggu (27/6/2020), mengacu tempo.co, diperoleh penjelasan bahwa penghentian film G30S/PKI tidak menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara komunis. Film yang wajib diputar selama pemerintahan Orde Baru ini dihentikan karena dianggap tak sesuai dengan semangat reformasi dan menjadi film propaganda Orde Baru, meski pada 2019 diputar kembali di beberapa stasiun televisi swasta.
Faktanya, pada 1998, film “Pengkhianatan G30S/PKI” berhenti diputar atas permintaan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI), karena dianggap tidak sesuai dengan semangat reformasi.
Pada tahun 2017, Presiden RI Joko Widodo tidak menolak gagasan diputarnya kembali film “Pengkhianatan G30S/PKI” bahkan nonton bareng (nobar) film ini bersama Panglima TNI waktu itu, Gatot Nurmantyo.
Informasi ini terangkum artikel cnnindonesia.com, (30/9/2017), berjudul “Jokowi dan Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI”
[caption id="attachment_379592" align="alignnone" width="500"]![]()
Potongan isi artikel Jokowo nobar film G30S. (Foto: Screenshot cnnindonesia.com)[/caption]
Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo hadir dalam acara nonton bareng (nobar) film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI di di Makorem 061/Suryakancana, Kota Bogor, Jumat (29/9/2017) malam.
Mengutip Antara, keduanya, menonton film bersama ribuan orang yang memadati lapangan tenis Makorem 061/Suryakancana Bogor, Jawa Barat. Pemutaran film berdurasi 271 menit itu dimulai dari pukul 20.00 WIB.
Kemudian penelusuran lain menyebutkan, awalnya, pemutaran film G30S/PKI telah berakhir pada 30 September 1998, ketika rezim Orde Baru berganti menjadi era reformasi. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan berhentinya penyiaran film tersebut atas permintaan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI).
Informasi ini terangkum dalam artikel nasional.tempo.co, (29/9/2012), berita berjudul, “Cerita di Balik Penghentian Pemutaran Film G30S”
[caption id="attachment_379594" align="alignnone" width="477"]![]()
Artikel berita penghentian film G30S. (Foto: Screenshot tempo.co)[/caption]
Lalu ditemukan penelusuran lain, dari Presiden Jokowi yang memberikan tanggapan sedikit berbeda. Ia menyatakan tak melarang pemutaran G30S/PKI. Namun, menurutnya G30S/PKI perlu dibuat kembali dengan semangat milenial agar pesan sejarahnya “lebih mudah disampaikan.”
Hal ini dipaparkan dalam artikel tirto.id, (2/10/2019), berjudul “Kok Bisa Film G30S/PKI Ditayangkan Lagi oleh SCTV dan TV One?”
[caption id="attachment_379598" align="alignnone" width="900"]![]()
Beberapa cuplikan isi artikel (Kolase screenshot tirto.id)[/caption]
“Ya akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian,” ungkap Jokowi usai meninjau Jembatan Gantung Mangunsuko di Kecamatan Dusun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017) seperti diberitakan Antara.
“Untuk anak-anak milenial yang sekarang tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka,” tambahnya. “Biar mereka mengerti tentang bahaya komunisme, biar mereka tahu juga mengenai PKI.”
Dari kroscek dan penjelasan dapat disimpulkan klaim negara ini sudah komunis, bila pemerintah tidak menayangkan film G30S/PKI adalah tidak benar.
Informasi termasuk kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.
Misleading content terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
Potongan isi artikel Jokowo nobar film G30S. (Foto: Screenshot cnnindonesia.com)[/caption]
Presiden Joko Widodo dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo hadir dalam acara nonton bareng (nobar) film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI di di Makorem 061/Suryakancana, Kota Bogor, Jumat (29/9/2017) malam.
Mengutip Antara, keduanya, menonton film bersama ribuan orang yang memadati lapangan tenis Makorem 061/Suryakancana Bogor, Jawa Barat. Pemutaran film berdurasi 271 menit itu dimulai dari pukul 20.00 WIB.
Kemudian penelusuran lain menyebutkan, awalnya, pemutaran film G30S/PKI telah berakhir pada 30 September 1998, ketika rezim Orde Baru berganti menjadi era reformasi. Sejarawan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam mengatakan berhentinya penyiaran film tersebut atas permintaan Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara Republik Indonesia (PP AURI).
Informasi ini terangkum dalam artikel nasional.tempo.co, (29/9/2012), berita berjudul, “Cerita di Balik Penghentian Pemutaran Film G30S”
[caption id="attachment_379594" align="alignnone" width="477"]
Artikel berita penghentian film G30S. (Foto: Screenshot tempo.co)[/caption]
Lalu ditemukan penelusuran lain, dari Presiden Jokowi yang memberikan tanggapan sedikit berbeda. Ia menyatakan tak melarang pemutaran G30S/PKI. Namun, menurutnya G30S/PKI perlu dibuat kembali dengan semangat milenial agar pesan sejarahnya “lebih mudah disampaikan.”
Hal ini dipaparkan dalam artikel tirto.id, (2/10/2019), berjudul “Kok Bisa Film G30S/PKI Ditayangkan Lagi oleh SCTV dan TV One?”
[caption id="attachment_379598" align="alignnone" width="900"]
Beberapa cuplikan isi artikel (Kolase screenshot tirto.id)[/caption]
“Ya akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian,” ungkap Jokowi usai meninjau Jembatan Gantung Mangunsuko di Kecamatan Dusun, Magelang, Jawa Tengah, Senin (18/9/2017) seperti diberitakan Antara.
“Untuk anak-anak milenial yang sekarang tentu saja mestinya dibuatkan lagi film yang memang bisa masuk ke mereka,” tambahnya. “Biar mereka mengerti tentang bahaya komunisme, biar mereka tahu juga mengenai PKI.”
Dari kroscek dan penjelasan dapat disimpulkan klaim negara ini sudah komunis, bila pemerintah tidak menayangkan film G30S/PKI adalah tidak benar.
Informasi termasuk kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.
Misleading content terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
