Pemerintah Mestinya Gratiskan Vaksin COVID-19 untuk Warga yang Tak Mampu

Pemerintah Mestinya Gratiskan Vaksin COVID-19 untuk Warga yang Tak Mampu (Foto Shutterstock)
Pemerintah Mestinya Gratiskan Vaksin COVID-19 untuk Warga yang Tak Mampu (Foto Shutterstock) (Foto : )
Anggota Komisi VI DPR, Marwan Jafar meminta agar pemerintah melalui BUMN gratiskan vaksin COVID-19 untuk masyarakat yang secara ekonomi kurang beruntung atau tidak mampu.
Menurutnya, pemberian vaksin COVID-19 secara gratis itu tidak hanya kepada masyarakat yang terdaftar BPJS Kesehatan. Tetapi juga harus diberikan kepada masyarakat informal yang kurang mampu."Bagi masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi harus diberikan secara gratis. Tidak hanya yang masuk BPSJ kesehatan, tapi juga kepada BPJS ketenagakerjaan, penerima Bansos, BLT (bantuan langsung tunai), tukang gorengan, juga termasuk wartawan," kata Marwan, saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Bio Farma, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/9//2020), seperti dikutip dari VIVA.co.id.Pemberian vaksin COVID-19 secara gratis kepada masyarakat kurang mampu, kata Marwan, sebagai bukti bahwa negara hadir di tengah-tengah pandemi. Sehingga masyarakat Indonesia tidak khawatir tak mampu mengakses vaksin."Itu membuktikan bahwa negara harus hadir. Jadi penekanan saya soal keberpihakan kepada masyarakat yang kurang beruntung," ujar Marwan.Marwan juga menambahkan, pemerintah juga harus transparan terhadap keselamatan dalam mengkonsumsi vaksin tersebut. "Lalu soal keselamatan, kalau ada masalah harus transparan dan harus diumumkan kepada publik," ujarnya.Di samping itu, Marwan juga mengatakan, BUMN farmasi juga harus mengantisipasi kekuatan produksi vaksin tersebut. Menurutnya, BUMN farmasi perlu menggandeng perusahaan farmasi raksasa untuk mentransfer teknologi."BUMN farmasi harus menggandeng perusahaan raksasa dunia untuk atau transfer teknologi, sekaligus transfer ilmu pengetahuan, sehingga perusahaan BUMN farmasi kita siap secara SDM. Jadi kita bisa mempersiapkan investasi bidang kesehatan," ujar mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi itu.