Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memutuskan untuk kembali lanjutkan ganjil genap di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.
Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito menilai pada kenyataannya kebijakan ganjil genap ini menambah kepadatan transportasi umum."Ya memang kan, ganjil genap menimbulkan kepadatan di angkutan umum," kata Wiku saat dihubungi wartawan, Minggu (6/9/2020).Lebih lanjut Wiku menegaskan, angka kasus yang meningkat sama dengan penularan yang juga meninggi.Lebih jauh Wiku menjelaskan faktor penularan tinggi karena masyarakat yang berkativitas makin banyak."Nah penularan lebih tinggi karena masyarakatnya yang beraktivitas makin banyak itu tidak menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, itu kuncinya. Kalau aktivitasnya lebih tinggi dia menjalankan protokol kesehatan dengan ketat dan disiplin, harusnya tidak terjadi peningkatan kasus," beber Wiku.Wiku menambahkan, baiknya jika warga ingin beraktivitas, maka alangkah baiknya bersikap disiplin mematuhi protokol kesehatan."Jadi kalau mau beraktivitas sosial ekonomi, harus disiplin, gitu, karena kalau tidak disiplin ini contohnya," imbuh dia.Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta memutuskan tetap melanjutkan kebijakan ganjil genap di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi.Keputusan tersebut diambil dari hasil evaluasi Pemprov DKI dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan DKI Jakarta, yang dilakukan setiap hari."Evaluasi ganjil genap terus kami lakukan, tapi saya sudah sebutkan setiap hari kami evaluasi yang dilaporkan secara mingguan kepada Pak Gubernur selaku Ketua Gugus Tugas Provinsi, yang kemudian dari hasil evaluasi ini ganjil genap terus dilanjutkan," kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo kepada wartawan di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (6/9/2020)
Baca Juga :
