Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memahami jika ada kekhawatiran, pemilihan kepala daerah serentak di tengah pandemi Covid-19, bisa jadi media penularan.
Namun menurutnya, isu itu mungkin bisa dibalik, lewat Pilkada diharapkan bisa lahir atau terpilih pemimpin daerah yang kuat. Pemimpin kuat yang bisa menangani Covid-19 dan dampak ekonomi sosialnya. Karena saat pandemi, diperlukan pemimpin yang kuat, yang bisa menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya secara efektif."Mungkin ada kekhawatiran penularan Covid-19 karena adnya Pilkada, harusnya kita balik. Kita balik mari sama-sama kita teman media mainstream angkat isu dalam konsestasi Pilkada 2020 adalah isu tentang efektivitas daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Kalau isu ini berhasil kita angkat ramai-ramai seperti yang terjadi di Korsel dan beberapa negara lain maka justru tingkat partisipasi pemilih akan tinggi. Karena Covid-19 ini menuntut setiap orang, beda dengan keadaan kalau tak ada covid, ada yang perduli, ada yang tak perduli dengan Pilkada, kita memerlukan pemimpin daerah yang kuat yang bisa menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, " urai Mendagri di sela-sela acara rapat kerja tingkat I di DPR RI, di Jakarta, Selasa (30/6/2020).Di negeri Ginseng, Korea Selatan, kata Mendagri, tingkat partisipasi pemilu yang digelar kemarin, sangat tinggi. Tertinggi sejak tahun 1992. Pun, di Polandia, yang kemarin juga menggelar pemilihan presidennya. Tingkat partisipasi sangat tinggi. Padahal, baik Korsel maupun Polandia, oleh WHO dianggap sebagai negara yang terpapar pandemi Covid-19. Jadi, Indonesia pun yang akan menggelar Pilkada mesti optimistis."Kita angkat isu masalah efektivitas penanganan Covid-19 ini oleh daerah beserta dampak sosial ekonominya. Biarkan para konsestan adu gagasan, petahana harus berbuat karena punya power, punya sumber daya. Sedangkan non petahana bisa memainkan isu atau gagasan bagaimana menangani Covid. Nah ini justru akan bisa mempercepat penanganan Covid karena para petahana akan berusaha mati-matian untuk menekan kurvanya sehingga turun, kalau kurvanya naik korbannya meninggal banyak, saya feeling masyarakat mungkin tidak memilih," katanya.Namun bukan berarti, dirinya sebagai Mendagri mengarahkan agar jangan memilih atau memilih calon tertentu. Karena masyarakat yang akan menilai dan menentukan. Ia hanya menekankan tentang adu gagasan dan program penanganan Covid-19 dalam Pilkada nanti."Calon pemimpin atau calon kepala daerah yang mampu melakukan manajemen dengan baik sehingga covid-nya menurun, tingkat kematian menurun, positifnya menurun, akan mendapatkan apresasi dari rakyat. Nah apakah petahana diuntungkan? Tidak juga, kalau dia tidak bisa menangani akan beresiko. Sebaliknya kontestan yang non petahana dia bisa menjual gagasan-gagasan dia. Kita berharap dengan adanya pertandingan gagasan dan berbuat ini maka terjadi kurva penurunan di daerah. Ini juga kemudian bisa "menegasikan" isu-isu yang selama ini primordial. Masalah suku, agama, ras ini menjadi tertekan, karena masyarakat lebih peduli kepada Covid dibandingkan isu-isu itu, " urai Mendagri.Dalam kesempatan itu juga, Mendagri sempat menyinggung soal anggaran. Kata dia, bicara soal anggaran, bukan berarti tidak memikirkan masalah Covid. Anggaran Pilkada ini sudah terkunci dari awal. Sementara untuk penanganan Covid-19 menggunakan pos lain." Dengan adanya anggaran 9,1 triliun di daerah-daerah ditambah lagi dengan bantuan dari pusat, dari APBN yang 60 persen itu akan digunakan oleh petugas penyelengara. Juga insentif. Maka ini akan terbuka lapangan kerja. Saya hitung lebih kurang 3 juta lebih untuk insentif penyelenggara, 60 persen, artinya apa? Padat karya ini, real," ujarnya.Belum lagi, kata Mendagri, 40 persen anggaran yang akan digunakan untuk pembelian alat Pilkada atau alat pelindung Covid, seperti masker, hand sanitizer, sabun, dan lain-lain. Termasuk alat Pilkada, seperti kertas, pulpen, pena, dan lain sebagainya."Itu akan membuat percetakan jalan. Belum dari konsestan, konsestan ini dari 270 daerah katankanlah minimal 2 ajalah rata-rata calon itu berarti 540. Kalau kali pengeluaran mereka otomatis biaya saksi dan lain ya maka akan ada jumlah uang yang cukup besar triliunan yang akan bergerak, beredar di daerah masing-masing,"ujar Mendagri.Artinya, kata Mendagri, Pilkada bisa menggerakkan perekonomian masyarakat yang terpuruk oleh pandemi Covid-19. Karena mungkin ada mungkin yang buat masker khusus calon. Atau bikin hand sanitizer dengan gambar atau stiker pasangan calon. Otomatis, masker untuk masyarakat akan banyak. Pun hand sanitizer. Para kontestan pun, pastinya akan aktif mensosialisasikan soal penggunaan dan pencegahan Covid-19.Sementara terkait pertanyaan yang dilontarkan wartawan soal pencairan anggaran yang disebut tersendat, Mendagri menjawab, bahwa anggaran tahap pertama yang diminta sebesar 1.02 triliun telah dipenuhi 961 miliar oleh Menkeu. Kata Mendagri, kenapa Menkeu tidak mengabulkan seluruh permintaan anggaran, karena Kemenkeu jika menyangkut pengajuan anggaran, akan melihat data-data pendukungnya."Data-data pendukungnya valid atau tidak. Real enggak, kalau seadainya datanya gelondongan atau tak real Kemenkeu itu mengelola keuangan negara bukan pribadi. Kalau nanti salah memberi karena tak ada datanya pendukungnya menjadi persoalan hukum ya kasihan nanti teman-teman di Kemenkeu nanti bisa terkena masalah hukum juga. Karena namanya pidana itu itu bisa menguntungkan diri sendiri, atau menguntungkan orang lain. Jadi saksi bolak balik diperiksa nanti, maka sangat prudent. Sangat detail kalau melihat data pendukungnya ada apa tidak. Jadi jangan minta uang negara hanya surat saja tanpa data pendukung, tidak bisa, nanti semua kena kasus hukum nanti," ujarnya.Prinsipnya, lanjut Mendagri, dengan mencairkan anggaran tambahan Pilkada sebesar 961 miliar, itu adalah bentuk komitmen Kemenkeu untuk mendukung penyelenggara Pilkada. Dirinya juga sudah berbicara dengan pihak KPU Pusat."KPU ini, dia kan harus mengumpulkan KPUD di 270 daerah, datanya itu dikirim, data pendukung. Jangan dibalik-balik seolah Kemenkeu tak mendukung. Kemenkeu mendukung. Buktinya uang dikeluarkan, suratnya sudah jelas tinggal dibagikan kepada daerah. Saya sudah sampaikan kepada Ketua KPU karena yang mengikuti detailnya Sekjen, KPU. Yang kedua untuk Bawaslu yang minta ada 400 miliar lebih sudah dipenuhi tahapan pertama 157 miliar. Tolong ditulis juga itu, kenapa 157 miliar, data pendukungnya yang sesuai dengan norma ya segitu. Kalau memang bisa mengusulkan data pendukung lain yg lebih clear lebih jelas, Insya Allah akan dapat didukung lagi," katanya.Lanjut Mendagri " Nah untuk DKPP juga sudah baca suratnya lengkap surat untuk pencairannya dan saya sudah sampaikan juga kepada Ketua DKPP, Ketua KPU, Ketua Bawaslu sudah saya sampaikan semua. Jadi Insya Allah mengenai masalah angaran ini kita akan bisa diselesaikan, yang sekarang lagi saya kejar adalah semua kepala daerah yang sudah mengikat dalam NPHD ada yang sudah 100 persen seperti Pasuruan, no problem. Ada yang 90 persen, ada yang 78 persen, ada yang 48 persen, ada juga yang 56 persen. Nah ini yang kita gedor. Itu uang itu ada di dalam anggaran kalian, karena sudah dikunci pada bulan Maret, itu harus dicairkan diberikan kepada KPU, Bawaslu, kira-kira begitu," pungkasnya. Sumber: Puspen Kemendagri
Baca Juga :
