Wapres Ma’ruf Amin meminta verifikasi data kemiskinan dilakukan secara langsung di lapangan secara nasional.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat membahas konsolidasi data kemiskinan di kantor wapres Jl. Merdeka Utara Jakarta, Kamis (25/6/2020).Sebagai upaya menyempurnakan data kemiskinan, wapres memberikan arahan di antaranya perlu dilakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) melalui verifikasi lapangan secara nasional."Dalam melakukan verifikasi lapangan ini sebaiknya dilakukan menggunakan metodologi seperti yang dilakukan BPS pada tahun 2015, termasuk dilakukannya Forum Konsultasi Publik (FKP) di tingkat desa/kelurahan," ujarnya.Verifikasi ini, lanjut wapres, membutuhkan data awal, yang dapat berasal dari DTKS yang ada dan data yang telah terkumpul dari berbagai daerah."Perlu segera dibangun mekanisme pendaftaran mandiri untuk melengkapi pemutakhiran besar tingkat nasional sekaligus menjadi alat pemutakhiran dinamis/ real time ," intruksinya.Lebih lanjut, Wapres menuturkan bahwa dengan mekanisme ini orang yang merasa membutuhkan bantuan sosial dapat mendaftar, baik datang secara langsung atau melalui aplikasi."Sudah tentu mereka harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu untuk bisa dimasukkan ke dalam basis data," terangnya.Wapres menjelaskan bahwa contoh praktik terbaik tata kelola data perlindungan sosial di negara lain adalah dengan membagi pengelolaan data perlindungan sosial menjadi
Social Registry dan Beneficiary Registry
Baca Juga :
