Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan hingga kini belum ada kebijakan pelonggaran PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Yang ada baru sebatas rencana.
Dalam Rapat Terbatas, Senin (18/5/2020), Presiden Jokowi menegaskan, pemerintah belum memutuskan pelonggaran PSBB.Menurutnya, yang disiapkan adalah sebatas rencana atau skenario pelonggaran."Saya ingin tegaskan belum ada kebijakan pelonggaran PSBB. Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yabng akan diputskan setlah ada timing yang tepat dan melihat data-data dan fakta di lapangan.Menurutnya, semuanya harus hati-hati, jangan sampai salah memutuskan pelonggaran PSBB."Dalam minggu atau dua minggu ke depan, pemerintah masih tetap akan fokus larangan mudik dan mengendalikan arus balik. Oleh karena itu saya minta kepada Kapolri dan dibantu Panglima TNI untuk memastikan larangan mudik berjalan efektif di lapangan," katanya.Jokowi juga menegaskan, yang dilarang pemerintah adalah mudik, bukan sarana transportasinya.Ini karena sarana transportasi penting bagi distribusi logistik, urusan kesehatan, pemerintahan, kepulangan pekerja migran dan ekonomi esensial dengan protokol kesehatan yang ketat.
Efektifitas Pengendalian Covid-19
Dalam rapat Jokowi juga mendapat laporan dari para gubernur, baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak.Kesimpulannya, pengendalian Covid-19 paling efektif berada di unit masyarakat paling bawah."OIeh sebab itu saya minta pada menteri yang terkait seluruh kepala daerah untuk memperluat gugus tugas tingkat RT, RW dan desa. kalau di Bali ada di desa adat. ini kuncinya ada disini," kata Jokowi.Selain itu mantan Wali Kota Solo ini juga meminta fasilitas kesehatan di tingkat pertama seperti di puskesmas harus diperkuat.Tercatat saat ini ada 10.134 puskesmas di seluruh tanah air. Sebanyak 4 ribu puskesmas diantaranya memiliki fasilitas rawat inap.Menurut Jokowi, ini penting dilakukan agar fasilitas kesehatan tingkat pertama menjadi simpul pelacakan dan pemeriksaan di lingkungan wilayah masing-masing.Penyaluran Bansos Dipercepat
Sementara mengenai penyaluran Bantuan Sosial (bansos) Tunai, Jokowi meminta prosesnya dipercepat dan disederhanakan."Laporan yang saya terima BLT (Bantuan Langsung Tunai) Desa baru kurang lebih 15 persen, kemudian Bansos Tunai baru kurang lebih 25 persen. Tetapi saya juga mendapat informasi dari Menteri Desa dan Menteri Sosial bahwa minggu ini akan selesai semua," katanya lagi.Ditambahkan Jokowi, agar masalah data yang belum sinkron segera diselesaikan dan setiap daerah diberi fleksibilitas agar memudahkan operasional di lapangan, namun dengan akuntabilitas terjaga.Terakhir Jokowi meminta pengawasan di kluster industri ditingkatkan karena sudah ada kasus Covid-19 baru di kluster-kluster industri.Baca Juga :
