Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Muhamad Said Didu menyatakan siap memenuhi panggilan penyidik Badan Reserse Kriminal Polri yang kedua terkait kasus pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.
Kesiapan memenuhi panggilan penyidik Bareskrim Polri yang kedua, disampaikan Mohamad Said Didu melalui akun twitter miliknya @msaid_didu, Jumat (8/5/2020)."Hari ini saya menerima panggilan kedua dari polisi untuk menghadiri pemeriksaan tgl 11 Mei 2020," cuit Said Didu.Maka, sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat kepada hukum, maka Said Didu siap mematuhi aturan yang berlaku di tanah air."Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sebagai warga negara yg taat hukum, saya menyatakan bahwa saya patuh mengikuti aturan hukum," katanya.[caption id="attachment_318915" align="alignnone" width="900"] ![Said Didu Akan Datang Pemanggilan Bareskrim Polri 11 Maret 2020]()
(Foto: Tangkap layar akun twitter Mohamad Said Didu).[/caption]Helvis, pengacara Said Didu membenarkan bahwa kliennya itu siap menjalani pemeriksaan pada Senin (11/5/2020). Tentunya, beberapa bukti-bukti yang telah disiapkan untuk menghadapi pertanyaan dari penyidik Polri."Bukti-bukti yang berkaitan dengan analisis Pak MSD (Muhammad Said Didu) tentang pilihan kebijakan pemerintah antara penyelamatan masyarakat dengan legacy pemerintah yang dalam hal ini Pembangunan IKN dalam suasana covid-19," kata Helvis, seperti dilansir dari VIVAnews.Tentunya, lanjut Helvis, kliennya itu taat kepada hukum dan siap untuk menjalani pemeriksaan Kepolisian perihal yang kasus yang menimpanya.Pada panggilan pertama, Said Didu diwakili kuasa hukumnya Letkol CPM (Purn) Helvis untuk menyampaikan agar pemeriksaan dijadwalkan ulang. Sebab, kata Helvis, situasi tak memungkinkan di tengah pandemi covid-19 dan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).“Pak Said ini sudah usia, jadi agak rentan, risiko. Kalau Pak Said datang, mungkin suasananya beda lagi,” kata Helvis.Diketahui, Luhut melaporkan Said Didu ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Sebab, Said Didu menyebut Luhut hanya memikirkan uang. Hal itu diunggah ke akun Youtube MSD yang berdurasi 22:45 dengan judul ‘MSD: Luhut Hanya Pikirkan Uang, Uang dan Uang.’Kuasa Hukum Luhut, Riska mengatakan, Said Didu disangkakan Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 Ayat (1), (2) dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.
Vivanews
(Foto: Tangkap layar akun twitter Mohamad Said Didu).[/caption]Helvis, pengacara Said Didu membenarkan bahwa kliennya itu siap menjalani pemeriksaan pada Senin (11/5/2020). Tentunya, beberapa bukti-bukti yang telah disiapkan untuk menghadapi pertanyaan dari penyidik Polri."Bukti-bukti yang berkaitan dengan analisis Pak MSD (Muhammad Said Didu) tentang pilihan kebijakan pemerintah antara penyelamatan masyarakat dengan legacy pemerintah yang dalam hal ini Pembangunan IKN dalam suasana covid-19," kata Helvis, seperti dilansir dari VIVAnews.Tentunya, lanjut Helvis, kliennya itu taat kepada hukum dan siap untuk menjalani pemeriksaan Kepolisian perihal yang kasus yang menimpanya.Pada panggilan pertama, Said Didu diwakili kuasa hukumnya Letkol CPM (Purn) Helvis untuk menyampaikan agar pemeriksaan dijadwalkan ulang. Sebab, kata Helvis, situasi tak memungkinkan di tengah pandemi covid-19 dan diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).“Pak Said ini sudah usia, jadi agak rentan, risiko. Kalau Pak Said datang, mungkin suasananya beda lagi,” kata Helvis.Diketahui, Luhut melaporkan Said Didu ke polisi atas dugaan pencemaran nama baik. Sebab, Said Didu menyebut Luhut hanya memikirkan uang. Hal itu diunggah ke akun Youtube MSD yang berdurasi 22:45 dengan judul ‘MSD: Luhut Hanya Pikirkan Uang, Uang dan Uang.’Kuasa Hukum Luhut, Riska mengatakan, Said Didu disangkakan Pasal 45 Ayat (3) jo Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 14 Ayat (1), (2) dan/atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Baca Juga :
