Lima Kepala Daerah Kembali Usul Setop Operasional KRL

Setelah ditemukannya penumpang KRL yang positif corona di Stasiun Bogor, Jawa Barat, lima kepala daerah kembali usul setop operasional KRL. Lima kepala daerah dari Bogor, Depok dan Bekasi (Bodebek) menggelar rapat koordinasi melalui saluran video conference.Rapat virtual diikuti oleh Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin, Wali Kota Depok Mohammad Idris, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Bekasi.Rapat digelar, setelah ditemukan tiga orang penumpang KRL positif corona di Stasiun Bogor. Hasil rapat kemudian diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub)"Ini tinggal tujuh hari lagi menjelang akhir PSBB kedua, jadi harus cepat. Fokus pembahasannya isu KRL. Ada banyak rekomendasi hasil diskusi tadi. Tapi kami kerucutkan menjadi dua opsi kepada Kemenhub,” kata Bima Arya.Bima mengatakan, lima kepala daerah sepakat meminta Kemenhub menghentikan layanan KRL Commuterline.Menurutnya, perusahaan yang masih mewajibkan karyawannya untuk bekerja di tengah PSBB, agar menyediakan layanan transportasi antar jemput.“Opsi kedua, apabila kebijakan itu tidak diambil oleh pemerintah pusat, maka kita meminta agar diterapkan aturan yang ketat," kata Bima.Ia mencontohkan, aturan yang ketat bisa diterapkan mulai dari penambahan gerbong atau pengaturan kembali layanan KRL dengan ditambahnya jam operasional."Artinya, tetap ada layanan transportasi lain (jemputan perusahaan) bagi karyawan dan ada seleksi yang lebih ketat bagi orang-orang yang akan masuk stasiun. Misalnya dengan menunjukan surat tugas dari perusahaan. Jadi, kalau yang cuma ingin sekedar main tidak bisa,” kata Bima.Setelah Stasiun Bogor, tes swab juga dilakukan di Stasiun Bekasi kemarin guna mengetahui penyebaran virus corona di transportasi massal.Sejauh ini pemerintah pusat tidak menyetujui penghentian operasional KRL. Alasannya, alasan moda transportasi tersebut masih digunakan oleh pekerja yang masuk dalam sektor yang dikecualikan dalam PSBB. Viva.co.id