Komisi 1 DPR RI menilai dukungan Amerika Serikat (AS) terhadap kebijakan Israel untuk mencaplok atau menganeksasi wilayah pendudukan di tepi barat Palestina, sangat memalukan di tengah pandemi virus corona (covid-19).
Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan dukungan AS terhadap kebijakan Israel untuk menganeksasi tepi barat Palestina sudah diprediksi sejak Pemerintahan Donald Trump memindahkan kedutaannya ke Jerussalem.
“Di tengah pandemi covid-19 dan dunia tengah berusaha menyelamatkan nyawa setiap anak manusia, di belahan bumi Palestina tepatnya di Tepi Barat Israel, dengan diamini AS, mengambil langkah berbahaya dan jahat dengan menganeksasi (mengambil paksa) tanah area Palestina,” ujar Abdul Kharis Almasyhari, dalam keterangan tertulis yang diterima ANTVklik, Rabu (29/4/2020).
“Mengancam perdamaian dunia dan jelas sebuah penjajahan di era milenial yang memalukan dan menginjak-injak nilai kemanusian kita,” sambungnya.
Ia meminta Kementerian Luar Negeri segera mendesak Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk membuat sidang darurat guna menyikapi langkah Israel dan AS tersebut. Menurutnya, aneksasi tidak sesuai dengan Pasal 24 Piagam PBB dan berbagai resolusi PBB lainnya.
“Mengutip pernyataan Duta Besar Palestina untuk PBB, Riyadh Mansour, ketika semua orang berlindung di rumahnya di saat pandemi, bagaimana mungkin Israel dapat membenarkan langkahnya yang terus menghancurkan rumah-rumah warga Palestina, ini jelas teror di tengah pandemi, kita harus bersama hentikan ini," tegas legislator dari Fraksi PKS ini.
Dia mendukung sikap Pemerintah Indonesia yang disampaikan dalam pertemuan “Open Debate" DK PBB beberapa hari lalu, secara virtual, untuk membahas kondisi terkini di Palestina dan kawasan Timur Tengah, termasuk pandemi covid-19.
Kharis meminta Kementerian Luar Negeri untuk terus menggalang negara sahabat, khususnya negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang memiliki sikap yang sama dengan Indonesia.
“Aksi provokasi dan tindakan sepihak Israel dalam aneksasi wilayah Palestina jelas ditentang sebagian negara anggota DK PBB. Itu jelas belum cukup, kita harus galang sebanyak mungkin negara sahabat dan kita juga tegaskan kembali dukungan terhadap
‘two-state solution’ yang berdasarkan pada parameter internasional yang telah disepakati sesuai dengan berbagai resolusi DK PBB yang berujung pada Kemerdekaan Palestina tentunya” tutupnya. (*)
Baca Juga :
