Ketum APPSI (Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia) Ferry Juliantono menanggapi kecurigaan Presiden Jokowi. Kecurigaan terkait kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok jelang puasa ini hingga dapat menyulitkan rakyat di tengah musim Covid-19.
Presiden Jokowi menyatakan kecurigaannya itu saat memimpin rapat kabinet terbatas di Jakarta, Selasa (21/4/2020), bahwa kenaikan itu merupakan permainan tidak bertanggung jawab pihak-pihak yang sulit diketahui."Agak aneh kalau Presiden masih pada tingkat curiga, padahal sudah jelas harga yang banyak melambung ini karena ada permainan dari mafia pasar yang mengatur distribusi barang atau produk, yang berkongkalikong dengan jaringan pabrikan swasta," ujar Ferry Juliantono yang juga merangkap Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar (Inkoppas), Rabu (22/4/2020) di Jakarta.[caption id="attachment_311869" align="alignnone" width="900"] ![]()
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ferry Juliantono[/caption]Menurutnya, praktik kongkalikong ini terjadi bukan karena permintaan terhadap barang yang melonjak pesat, tapi lebih diakibatkan adanya potensi suplai (pasokan) yang terganggu disertai terjadinya impor yang tersendat."Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para mafia pasar untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya, dengan menetapkan kenaikan mencapai 50% seperti pada harga gula yang biasanya di angka Rp12.000 sd Rp13.000, saat ini bisa mencapai Rp19.000, dan pemerintah tidak berdaya menghadapi mafia pasar," jelas Ferry.Ditambahkan, kalangan pabrikan gula swasta itu sebenarnya sudah mempunyai jaringan distribusi dari tingkat whole seller, distributor, hingga agen. Namun, Ferry menyesalkan pemerintah tidak memiliki kendali terhadap jaringan tersebut oleh karena peran pemerintah memang sengaja 'melumpuhkan diri dari sejak hulunya sampai hilir'.Tak cuma itu, kata Ferry, di sisi hilirnya, keberadaan Bulog pun ikut dilumpuhkan ibarat perusahaan distributor biasa yang tidak lagi memiliki kuasa dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok penting atau sembako."KUD-KUD juga dimatikan secara perlahan, serta pasar-pasar tradisional nasibnya lebih parah karena dinamikanya terpepet oleh retail moderen yang punya akses langsung ke pabrikan. Ya, akhirnya, sempurnalah penguasaan distribusi oleh mafia ini," tegas Ketum APPSI ini.Bagi Ferrry, satu-satunya kekuasaan yang kini dimiliki pemerintah saat ini adalah menegakkan fungsi 'aturan', tetapi hal ini rupanya tidak digunakan karena para pejabat khawatir kehilangan 'gula-gula' dari para mafia."Jadi, menurut saya, lebih aneh bila Presiden tidak tahu siapa yang bermain soal distribusi yang mempermainkan perut rakyat ini. Kita saja yang masih awam bisa tahu, kok ada mafia yg ambil rente/untung gila-gilaan. Jangan seperti istilah kura-kura dalam perahu alias pura-pura tidak tahu sehingga ada alasan untuk tidak menindak atau membiarkan sepak terjang para mafia," katanya.Ferry juga meminta agar menggunakan kekuasaan Presiden secara maksimal guna mengatasi hal ini. "Presiden harus memerintahkan Menteri Perdagangan untuk menghilangkan termasuk menyikat para mafia pasar hingga merombak aturan supaya para mafia tunduk pada aturan yang dibuat oleh penguasa, bukan sebaliknya penguasa yang ikut aturan main dengan mafia seperti sekarang ini," pungkas Ferry.
Hartono | Jakarta
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ferry Juliantono[/caption]Menurutnya, praktik kongkalikong ini terjadi bukan karena permintaan terhadap barang yang melonjak pesat, tapi lebih diakibatkan adanya potensi suplai (pasokan) yang terganggu disertai terjadinya impor yang tersendat."Inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para mafia pasar untuk mencari keuntungan setinggi-tingginya, dengan menetapkan kenaikan mencapai 50% seperti pada harga gula yang biasanya di angka Rp12.000 sd Rp13.000, saat ini bisa mencapai Rp19.000, dan pemerintah tidak berdaya menghadapi mafia pasar," jelas Ferry.Ditambahkan, kalangan pabrikan gula swasta itu sebenarnya sudah mempunyai jaringan distribusi dari tingkat whole seller, distributor, hingga agen. Namun, Ferry menyesalkan pemerintah tidak memiliki kendali terhadap jaringan tersebut oleh karena peran pemerintah memang sengaja 'melumpuhkan diri dari sejak hulunya sampai hilir'.Tak cuma itu, kata Ferry, di sisi hilirnya, keberadaan Bulog pun ikut dilumpuhkan ibarat perusahaan distributor biasa yang tidak lagi memiliki kuasa dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok penting atau sembako."KUD-KUD juga dimatikan secara perlahan, serta pasar-pasar tradisional nasibnya lebih parah karena dinamikanya terpepet oleh retail moderen yang punya akses langsung ke pabrikan. Ya, akhirnya, sempurnalah penguasaan distribusi oleh mafia ini," tegas Ketum APPSI ini.Bagi Ferrry, satu-satunya kekuasaan yang kini dimiliki pemerintah saat ini adalah menegakkan fungsi 'aturan', tetapi hal ini rupanya tidak digunakan karena para pejabat khawatir kehilangan 'gula-gula' dari para mafia."Jadi, menurut saya, lebih aneh bila Presiden tidak tahu siapa yang bermain soal distribusi yang mempermainkan perut rakyat ini. Kita saja yang masih awam bisa tahu, kok ada mafia yg ambil rente/untung gila-gilaan. Jangan seperti istilah kura-kura dalam perahu alias pura-pura tidak tahu sehingga ada alasan untuk tidak menindak atau membiarkan sepak terjang para mafia," katanya.Ferry juga meminta agar menggunakan kekuasaan Presiden secara maksimal guna mengatasi hal ini. "Presiden harus memerintahkan Menteri Perdagangan untuk menghilangkan termasuk menyikat para mafia pasar hingga merombak aturan supaya para mafia tunduk pada aturan yang dibuat oleh penguasa, bukan sebaliknya penguasa yang ikut aturan main dengan mafia seperti sekarang ini," pungkas Ferry. Baca Juga :
