Komisi 6 DPR Desak Pemerintah Pusat Tentukan Manajemen Krisis Terkait Covid-19

herman Khaeron (FPD DPR) edit
herman Khaeron (FPD DPR) edit (Foto : )
Komisi 6 DPR RI mendesak Pemerintah Pusat untuk cepat mengambil keputusan dalam menentukan manajemen krisis dan mitigasi. Ini bertujuan agar dapat mengantisipasi krisis lebih jauh terhadap sektor ekonomi karena tidak tahu kapan wabah covid-19 akan berakhir.
Wabah virus corona (covid-19) di Indonesia telah berimbas ke sejumlah sektor. Antara lain seperti sosial dan ekonomi. Nilai tukar rupiah melemah, daya beli masyarakat menurun dan sektor industri terganggu.Dalam rapat kerja Komisi 6 DPR RI dengan Menteri Perindustrian yang diselenggarakan secara telekonferensi, Selasa (7/4/2020), Herman Khaeron, anggota Fraksi Partai Demokrat berpendapat situasi ini seolah-olah datang dengan begitu cepat dan mengancam terjadinya krisis yang lebih dalam.Dijelaskan, mungkin hanya beberapa industri yang masih bertahan dengan pasar yang besar. Misalnya, industri alat kesehatan, farmasi dan makanan dan minuman karena sangat dibutuhkan dalam situasi penanganan covid-19 saat ini.Menurutnya, paket stimulus dan kebijakan tambahan sektor industri yang menjadi pilihan Pemerintah Pusat, tidak boleh mengorbankan sektor atau korporasi lainnya.Ia mencontohkan, pembelian gas dari PGN (Perusahaan Gas Negara) yang minta dipatok pada rate Rp.14.000 per dolar Amerika. Kemudian, lanjutnya, keringanan pembayaran atau subsidi listrik bagi industri terdampak dan penundaan pembayaran tarif PLN (Perusahaan Listrik Negara).Hal tersebut akan mengganggu kinerja PGN dan PLN yang juga terdampak dengan situasi wabah covid-19 ini. Memang itu menjadi pilihan pemerintah, mana yang akan menjadi prioritas dalam situasi krisis.Ia mendesak kepada Pemerintah Pusat untuk cepat mengambil keputusan dalam menentukan manajemen krisis dan mitigasi agar dapat mengantisipasi terhadap krisis yang lebih jauh yang belum tahu sampai kapan wabah covid-19 dan dampaknya terhadap sektor ekonomi, berakhir.
Mahenda Dewanata | Jakarta