Gubernur Ganjar Pranowo tegas menolak pemulangan WNI eks ISIS ke Jawa Tengah. Ia menilai paham radikalisme sangat berbahaya, dan tidak mudah untuk mengelola orang yang sudah terpapar paham tersebut.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menolak pemulangan warga negara Indonesia (WNI) bekas ISIS ke Indonesia, terutama yang berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Ganjar juga mengingatkan pemerintah pusat agar berhati-hati dalam mengambil keputusan, terkait rencana pemulangan WNI eks anggota ISIS.Menurut Ganjar, penanganan program deradikalisasi bukanlah hal yang mudah. Berdasarkan pengalaman Pemprov Jateng sendiri, diperlukan waktu dan energi yang sangat besar untuk mengembalikan paham dan pemikiran narapida teroris (napiter)Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan, bahwa Jateng mempunyai program khusus untuk deradikalisasi, guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI) dari gerakan-gerakan radikal.Ganjar Pranowo mengaku bahwa selama ini ia intens menjalin komunikasi dengan para narapidana terorisme yang jumlah cukup banyak di Jateng. Mereka yang akhirnya sadar dan mau mengakui kesalahannya, bahkan mengingatkan tentang begitu bahayanya paham radikalisme.Berdasarkan pengalaman tersebut, Ganjar kembali mengingatkan bahwa perkara penanganan eks anggota ISIS sangatlah tidak mudah. Terlebih mereka secara terang-terangan telah menolak kewarganegaraan Indonesia.“Yang di luar negeri itu jelas bukan tanggung jawab kami, apalagi mereka sudah dengan sengaja membakar paspor WNI,” katanya.Lebih jauh, Ganjar mengungkapkan bahwa ia siap memberikan pandangan dan pertimbangan bila memang dibutuhkan oleh pemerintah pusat, terkait rencana pemulangan WNI eks ISIS.
Agus Saptono | Boyolali, Jawa Tengah
