Presiden Jokowi memaparkan hingga saat ini terdapat 77,3 juta hektar lahan atau 40,6 persen dari total wilayah Indonesia, yang statusnya masih tumpang tindih.
Karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk segera menyelesaikan permasalahan tumpang tindih lahan agar tidak menimbulkan sengketa berkepanjangan, dan memberikan kepastian hukum untuk akselerasi pembangunan."Saya minta kementerian/lembaga dan pemda bekerja sama berkolaborasi untuk selesaikan tumpang tindih lahan di lapangan. Ini penting sekali, baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan, ini hasil identifikasi sinkronisasi," ujar Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Kamis, (6/2/2020).Presiden meminta agar kompilasi peta tematik dalam geoportal kebijakan satu peta segera diselesaikan. Kompilasi peta tematik itu akan membentuk Peta Indikatif Tumpang Tindih Informasi Geospasial Tematik (PITTI) yang menggambarkan keberadaan lahan yang terindikasi tumpang tindih di setiap daerah."Karena itu saya minta hari ini juga segera diselesaikan. Gunakan peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk selesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan," ujarnya.Jokowi meminta agar ada payung hukum untuk penyelesaian tumpang tindih lahan itu, sehingga sengketa lahan dapat segera diselesaikan.Hingga saat ini, percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta itu telah berhasil mengkompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik di 34 provinsi.Satu peta tematik yang belum terkompilasi adalah Peta Batas Administrasi Desa dan Kelurahan. Shandi March- Achmad Djunaidi | Jakarta
Baca Juga :
