Fraksi PKS dalam waktu dekat akan menyambangi fraksi-fraksi lain di DPR RI, untuk bergotong-royong dan menyetujui pembentukkan pansus PT. Asuransi Jiwasraya.
“Isu-isu masif tentang kasus isu jiwasraya konon kabarnya uang Rp13 triliun uang warga itu raib, mereka gagal bayar kepada orang, jaminan kesehatan muncul lagi Asabri lebih fantastis lagi, kemudian kasus BPJS temen2 tau semua bahwa seluruh anggota parlemen termasuk 50 anggota fraksi PKS, melaksanakan reses ke pemilihan daerah masing2, mulai akhir Desember sampe 12 januari. Tanggal 13 Januari mulai masa sidang, selama masa reses hampir seluruh anggota fraksi pks dpt keluhan yg sama dan merata pertama iuran kenaikan bpjs kelas 3 begitu pula aspirasi masy seluruh dapil itu sampaikan aspirasi pada kita utk usut tuntas ttg raibnya uang konon jumlahnya fantastis Rp13 triliun,” papar Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini menambahkan, saat dimulai masa sidang, tanggal 13 Januari, kami atas instruksi DPP menugaskan beberapa anggota untuk melakukan interupsi di parpur pertam, untuk dibentuknya pansus Jiwasraya.“Kedua hak interpelasi iuran BPJS kelas 3 mandiri karena berdasarkan rapat Menkes dengan komisi XI, nanti akan dijelaskan kemudian juga Natuna NKRI. Aparat begitu peka ketika ada warga negara yang akan mengganggu stabilitas kita, ga ingin aparat berani di dalam negeri, tapi jaga teritorial dari rongrongan orang asing termasuk para pencuri ikan agak aneh ini,” tegas Ketua Fraksi PKS, Jazuli Juwaini.Selain itu, Jazuli Juwaini mengingatkan agar semua pihak terkait serius dalam menangani persoalan ini karena itu sebagai bentuk keseriusan anggota dewan dalam mendengar aspirasi rakyat,“Kami sudah berjanji melalui visi misi fraksi terdepan perjuangkan kepentinfan rakyat , kami akan tanda tangani usul hak anggota dewan bentuk pansus ungkap transparan dan jelas di kasus jiwasraya ini klo berdasarkan medsos menuduh ini itu. kita ga ingin. kita sudah tau juga ada bebearpa orang yang ditetapkan sebagi tersangka,” imbuhnya.Jazuli Juwaini menambahkan, Menkeu juga sudah menyampaikan ada beberapa BUMN yang bermasalah.“Semoga kita kembangkan karena BUMN ada perusahaan sejenis, kenapa giliran plat merah rugi terus? pansus ga cuma antarkan orang jadi tersangka. Kita ungkap secara terang-benderang. Setelah selesai kami akan roadshow ke fraksi-fraksi lain pimpinan fraksi lain, akanme nyentuh hati mereka perjuangkan kepentingan rakyat,” ujarnya.Selain penandatanganan persetujuan dibentuknya Pansus Jiwasraya, PKS juga akan melakukan penandatanganan mengenai hak interpelasi DPR RI, yang berkaitan dengan kenaikan iuran BPJS.Fraksi PKS, meminta agar iuran BPJS kelas tiga untuk tidak dinaikkan, sehingga masyarakat kelas bawah tidak terbebani dengan pembayaran iuran.PKS menilai keputusan rapat kerja di Komisi XI DPR RI, beberapa waktu silam melanggar hasil kesimpulan rapat, yang mana iuran BPJS kelas tiga tidak untuk dinaikkan terlebih dahulu, namun per 1 Januari 2020, sudah diberlakukan kenaikan iuranBPJS pada kelas tiga.
Mahendra Dewanata | Jakarta
Baca Juga :
