Dimas mengatakan, imbas dari peminjaman KTP, hingga sekarang ia tidak bisa mengurus Kartu Jakarta Sehat (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
Sementara petugas mengimbau kepada masyarakat untuk tidak meminjamkan KTP nya kepada orang lain karena dikhawatirkan dapat disalahgunakan yang dapat merugikan si pemilik KTP itu sendiri.
Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi DKI Jakarta Pilar Hendrani mengatakan, untuk wilayah Jakarta Barat sendiri, ada 2 ribu unit mobil yang diatasnamakan bukan pemiliknya. Akibatnya, negara dirugikan hingga puluhan miliar rupiah.
"Ada kecenderungan mereka yang melakukan ini untuk menghindari pajak progresif kendaraan. Contohnya, dengan mobil Phantom ini pajak tahunan Rp169 juta. Tapi kalau dengan pajak progresif akan terkena tambahan pajak progresif, asumsinya 2,5 persen maka dia harus membayar pajak Rp210 juta," kata Pilar.
