Wali Kota Rahmat Effendi Bekasi menolak rencana jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di Kalimalang. Ini alasannya.
Rencana pemerintah menerapkan ERP di Jalan Raya Kalimalang (Bekasi), Daan Mogot (Tangerang) dan Margonda (Depok) pada 2020 menuai polemik di tengah masyarakat.Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi langsung menolak rencana tersebut diterapkan di Jalan Kalimalang. Alasannya karena rencana itu dinilai terlalu mendadak dan banyak proyek infrastruktur di sepanjang Jalan Kalimalang.[caption id="attachment_250087" align="alignnone" width="900"] ![]()
Jalan Kalimalang yang akan diterapkan sistem jalan berbayar atau ERP (ANTV/Maksanudin Kurniawan)[/caption]Menurut Rahmat, jika kondisi Jalan Kalimalang sudah layak maka pihaknya pasti siap mengikuti rencana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk menerapkan ERP guna mengurangi kepadatan lalu lintas menuju Jakarta."Rasa-rasanya ya kalau saya, jangan dulu lah. Kalimalang itu masih crowded. Kecuali kita sudah berikan fasilitas luar biasa. Kalau sekarang kita masih tata, itu ada proyek (tol) Becakayu, apalagi sampai ke perempatan Ahmad Yani Hasibuan dan Noer Ali. Belum tepat waktunya," kata Rahmat.
Maksanudin Kurniawan I Bekasi, Jawa Barat
Jalan Kalimalang yang akan diterapkan sistem jalan berbayar atau ERP (ANTV/Maksanudin Kurniawan)[/caption]Menurut Rahmat, jika kondisi Jalan Kalimalang sudah layak maka pihaknya pasti siap mengikuti rencana Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek untuk menerapkan ERP guna mengurangi kepadatan lalu lintas menuju Jakarta."Rasa-rasanya ya kalau saya, jangan dulu lah. Kalimalang itu masih crowded. Kecuali kita sudah berikan fasilitas luar biasa. Kalau sekarang kita masih tata, itu ada proyek (tol) Becakayu, apalagi sampai ke perempatan Ahmad Yani Hasibuan dan Noer Ali. Belum tepat waktunya," kata Rahmat. Baca Juga :
