Ketua DPR Puan Maharani menyatakan kritik untuk pemerintah tetap harus dibangun di tengah sinergitas lembaga eksekutif dan legislatif.
Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan sinergi yang akan diwujudkan, bukan berarti DPR berperan sebagai tukang stempel yang memberikan persetujuan atas seluruh usulan kebijakan pemerintah lima tahun ke depan.
DPR yang beranggotakan 575 orang dari perwakilan partai politik akan tetap mengkritik kebijakan pemeritah jika tidak pro rakyat.
“Sinergi antara eksekutif dengan legislatif harus dilakukan sebanyak-banyaknya demi kepentingan bangsa dan negara. Namun, bukan berarti kami (DPR) cuma jadi
'ukang stempel saja. Kalau apa yang dilakukan eksekutif tidak sesuai dengan kepentingan rakyat, tentu saja DPR boleh mengkritik karena salah satu tugas kami adalah mengawasi pemerintah supaya arahnya tidak melenceng," ucapnya di DPR, Jakarta Pusat, Selasa (8/10/2019).
Puan berharap berbagai dinamika politik yang terjadi, tidak menjadi ganjalan dalam upaya mewujudkan sinergi antara pemerintah dan DPR.
Mahendra Dewanata | Jakarta
Baca Juga :
