Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Meminta Kajian Dari UGM

Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, meminta kajian dan masukan dari para ahli di Universitas Gadjah Mada, terkait persiapan pemindahan ibukota negara.  Mereka tak ingin pemindahan ibukota berdampak bagi tersisihnya masyarakat sekitar.newsplus.antvklik.com - Pasca ditetapkannya sebagai lokasi ibukota baru, pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara justru khawatir berdampak pada tersisihnya masyarakat asli. Mereka tak ingin adanya eksodus satu juta Aparatur Sipil Negara (ASN) dari jakarta justru memberi dampak buruk bagi warga. [caption id="attachment_224996" align="alignnone" width="300"] Pertemuan dengan para ahli dari UGM (Foto: ANTV/ Andri Prasetyo)[/caption] Atas dasar itu, Pemerintah  Kabupaten Penajam kemudian meminta masukkan dan kajian dari U0niversitas Gadjah Mada. Mereka minta masukkan soal pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan tata ruang dan pengembangan infrastruktur. “ Kesiapan manusia menjadi hal yang fundamental, kalo kami bisa membangun ibukota, tetapi sebagian orang kami tersisihkan, ini menjadi problem besar buat kami. Kami tidak ingin hal itu terjadi, maka kami harus mempersiapkan SDM kami. Kalo menurut penjelasan dari Kepala Bappenas, 40 ribu hektar pengembangan ibukota pertama ada di Kabupaten Penajam, Paser Utara. Jadi kami tahun  depan juga harus speed up, seiring dengan penetapan pusat terkait dengan perencanaan tata ruang ibukota negaranya, kami juga menyiapkan diri untuk tata ruang wilayah kami. Setelah wilayah kami dibenahi, kami segera sosialisasi dengan masyarakat, kami juga menyiapkan anggaran terkait dengan rencana-rancana yang akan kami buat, “ ujar Nico Herlambang, Kabag Pembangunan Kabupaten Penajam Paser Utara. Pakar Tata Ruang UGM Dyah Rahmawati, mengatakan pentingnya sisi humanis dalam pembangunan kawasan ibukota baru di Kalimantan Timur. Pemerintah pusat harus menjamin ketersediaan kebutuhan primer terlebih dahulu seperti sandang, pangan dan papan serta sumber daya air dan tata ruang. “Melihat kebutuhannya yang cukup mendesak, beberapa hal yang mungkin dibutuhkan adalah kajian interdisipliner terkait kajian ruang, kajian neraca sumber daya air kemudian kebutuhan pangan dan juga nantinya bagaiman interlinknya terhadap wilayah. Mengingat kabupaten ini sudah memiliki existing livelihood (mata pencaharian) yang tidak mudah diganti dengan modernitas yang mungkin datang bersamaan Ibu Kota baru, barangkali nanti perlu penyelarasan dari kajian humanisme untuk bisa melihat bagaimana pola perubahan itu nanti diterapkan, “ kata Dyah Rahmawati, Pakar Tata Ruang UGM. Kabupaten Penajam Paser Utara menjadi salah satu dari dua lokasi ibukota baru Indonesia, selain Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk tahap awal, pemerintah akan menggunakan 40 ribu hektare luas lahan yang dimiliki negara dari sekitar 180 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur. Andri Prasetyo | Sleman, Yogyakarta |