Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur, Ini 9 UU yang Mesti Direvisi

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) rupanya tidak mudah, karena pemerintah harus melakukan revisi dan pengajuan pembuatan undang-undang terkait pemindahan ibu kota, sehingga nantinya bisa dilakukan pembahasan bersama DPR.newsplus.antvklik.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan, ‎aspek yuridis juga perlu diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini agar yang dilakukan pemerintah tidak bertabrakan dengan undang-undang (UU).“Diajukan cepat boleh tetapi prosedur tidak boleh ditabrak. Kewenangan tidak boleh diabaikan, karena ketika (prosedur diabaikan) kita tidak good corporate governance,” ujar Mardani kepada wartawan, Selasa (27/8/2019).Menurut dia, ada banyak UU yang harus dilakukan revisi terkait dengan pemindahan ibu kota ini. Salah satunya adalah UU Nomor 29/2007 yang menetapkan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara.“Jadi nanti ada undang-undang yang diajukan di daerah cadangan strategis nasional untuk ibu kota baru,” katanya.Mardani menambahkan, aspek ekonomi dan geografisnya juga perlu diperhatikan oleh pemerintah agar pemindahan ibu kota bisa dilakukan dengan baik dan matang.“Kalau itu sudah semua, mau pindah monggo baik kok. Karena jika persiapan melorot belum jelas, landasan juga belum nyala itu akan grasa-grusu,” jelasnya.Sementara ada sekira sembilan UU yang harus direvisi atau dibuat terkait pemindahan ibu kota negara. Berikut rinciannya:

1. Revisi UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbu Kota Jakarta sebagai lbu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Jakarta tidak lagi sebagai lbu Kota Negara sehingga perlu peraturan baru)
2. Pembuatan UU tentang (nama daerah yang dipilih) sebagai lbu Kota Negara
3. Revisi atau pembuatan UU tentang Penataan Ruang di lbu Kota Negara
4. Revisi atau pembuatan UU tentang Penataan Pertanahan di ibu Kota Negara (sinergi dengan tanah adat)
5. Revisi UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
6. Revisi UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pengaturan kawasan strategis Ibu Kota Negara sebagai ring 1)
7. Revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
8. Revisi UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah
9. Pembuatan UU tentang Kota

Dari Berbagai Sumber