"Itu sudah kami sepakati bersama bahwa memang Pak Presiden Jokowi punya hak prerogratif apalagi kami sebagai partai yang mengusung, seperti PDIP beliau sebagai kader utama, kader terbaik kami tentunya kami sangat men-support apa yang beliau putuskan dan apa pun soal putusan itu menurut kami beliau sebagai negawaran yang mempunyai suatu etika yang luar biasa selalu membicarakan hal itu juga dengan ketum termasuk dengan Ibu Megawati Soekarnoputri,"
tambah Eriko.Lantas bagaimana tinjauan para akademisi terkait permintaan jatah menteri dari partai koalisi pendukung Jokowi-Ma'ruf?Dosen ilmu politik di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago menilai wajar partai politik ingin mendapatkan balasan terbaik atas perjuangan yang telah mereka lakukan untuk memenangkan capres-cawapresnya.Namun, menurut dia, tak etis bila partai politik berlomba-lomba menyodorkan nama-nama kadernya untuk bisa menjadi menteri, karena bisa jadi akan mengurangi kewibawaan partai politik. "Apa yang dilakukan ketum partai itu hanya salah pada etika dan tata krama saja," ujar Pangi.Agar tak kehilangan wibawa, kata Pangi, sebaiknya partai politik menunggu permintaan jumlah menteri yang dibutuhkan oleh Jokowi.
"Jokowi yang meminta bukan partai yang menyodorkan nama-nama. Pak Jokowi butuh menteri ini itu, partai berikan nama-nama, kalau memang tak sesuai selera presiden, harusnya Jokowi bisa minta lagi ke partai, Ini jauh lebih elegan dibanding sodorin nama-nama, ya sesuai permintaan saja," kata Pangi.Sementara itu, Dosen Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio mengatakan, apa yang dilakukan PKB dan NasDem dan mungkin partai-partai pendukung Jokowi lainnya merupakan upaya mengeksiskan partai mereka dalam menghadapi Pemilu 2024. Sebab, kata Hendri, kabinet merupakan panggung utama bagi partai politik dalam menghadapi Pemilu 2024, apalagi bila mereka berhasil mendapatkan jatah menteri. "Bayangkan bila enggak dapat kursi menteri, mereka enggak ada kesempatan panggung tambahan di 2024. Kader-kadernya enggak akan ada yang menonjol. Itulah kenapa mereka gondok-gondokan hari ini untuk memikirkan panggung politik di 2024 nantinya,"
Baca Juga :
