Newsplus.antvklik.com
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meluruskan pendapat sebagian pihak tentang pembelian 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) oleh pemerintah Indonesia.Sebelumnya, sebagian pihak mempertanyakan mengapa pemerintah Indonesia terburu-buru, tidak menunggu habis masa kontrak karya tahun 2021. Menurut Jonan, saat kontrak karya habis, pemerintah Indonesia tidak bisa serta merta mengambil alih. Sebab, hal tersebut tidak tercantum dalam kontrak karya.
Jonan : Ini Penyesatan Luar Biasa
Di sektor pertambangan umum, seperti PTFI aturannya berbeda. PTFI adalah perusahaan yang melakukan investasi sendiri. Karena itu, saat masa kontrak karya habis dan tidak diperpanjang, pemerintah Indonesia yang akan mengelola tambang Freeport harus membayar semua investasi yang telah dikeluarkan PTFI."Bukan gratis. Ini penyesatan yang luar biasa. Memang dikira saya bodoh banget gitu mengurus Freeport ini? Kalau 2021 memang habis dapatnya gratis, saya tungguin. Yang ngomong juga gak semua bisa jadi menteri kayak saya,'' tegas Jonan dalam wawancara khusus di Jakarta.Mengutip hasil penilaian pihak ketiga beberapa tahun lalu, Jonan memperkirakan nilai investasi PTFI mungkin 6-7 miliar dollar AS. Jika ditambah dengan uang kas di perusahaan yang diambil alih seluruhnya, nilainya bisa mencapai 7-8 miliar dollar AS.Terhadap tudingan bahwa pembelian 51 persen saham PTFI kemahalan, Jonan mempersilahkan pihak berwenang untuk memeriksanya. Jonan berharap ada pendapat dari para mantan menteri yang sebelumnya menangani dan berhubungan dengan PTFI, sehingga informasi yang beredar di masyarakat berasal dari sumber yang kompeten.Divestasi Freeport kembali jadi sorotan setelah mantan Menteri ESDM yang saat ini menjadi anggota Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Sudirman Said, menyebut ada pertemuan rahasia antara Presiden Joko Widodo dengan bekas pimpinan pusat Freeport, Jim Moffet. Pertemuan terjadi di tengah renegosiasi perpanjangan kontrak pertambangan emas di Papua itu pada Oktober 2015.BBM Satu Harga Tak Akan Buat Pertamina Bangkrut
Selain soal Freeport, Jonan juga angkat bicara terkait penerapan kebijakan BBM satu harga. menurutnya, penambahan biaya angkut ke daerah-daerah terpencil tak membuat Pertamina bangkrut.Menurutnya, pemerintah telah mengoperasikan SPBU di 133 kecamatan di daerah terpencil. Sebanyak 37 SPBU lagi akan tuntas pembangunannya tahun ini. SPBU tersebut dibangun di setiap kecamatan yang belum memiliki SPBU. Pemerintah optimistis, jika SPBU merata di tanah air, maka harga BBM akan seragam pula.Jonan mengakui, program BBM satu harga adalah inisiatif Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungannya di berbagai daerah terpencil, presiden mendapati harga BBM jauh lebih mahal dibanding di Pulau Jawa. Dicontohkan, BBM jenis premium di Pulau Jawa Rp6.500, tapi di Sitaro, Sulawesi Utara harganya bisa belasan bahkan puluhan ribu rupiah per liter. Kondisi itu dinilai tak sesuai asas keadilan sosial.Untuk membangun 170 SPBU, Pertamina perlu menambah biaya pengangkutan Rp500 miliar per tahun. Jonan percaya, Pertamina mampu melakukan pembiayaan tersebut, karena keuntungannya puluhan triliun rupiah per tahun.Pengeluaran tambahan tersebut tidak terlalu memengaruhi keuangan Pertamina. Jonan menilai, selama ini ada pemberian informasi kepada masyarakat yang salah, bahwa pemberlakuan BBM satu harga akan membangkrutkan Pertamina. Karena itu, informasi tentang program BBM satu harga harus diluruskan.Peliput : Deba Depari & Ahmad JunaidiBaca Juga :
