Percepat Perekaman KTP-el, Kemendagri Kirim Tim Gotong-Royong 

Kemendagri Lepas Tim Gotong-Royong untuk mempercepat perekaman KTP-el newsplus.antvklik.com-  Kemendagri `melapas Tim Gotong-Royong Percepatan Perekaman KTP-el di Kantor Ditjen Dukcapil, Jl. Raya Pasar Minggu KM. 19, Jakarta Selatan, minggu (20/1/2019).Perekaman jemput bola perekaman KTP-el, merupakan upaya pelayanan inovasi terintegrasi dan juga berkaitan dengan pelayanan keliling yang meliputi pelayanan di rumah sakit dan Lapas, serta pelayanan bagi penduduk yang berumur 17 tahun pada 17 April 2019.Dalam sambutannya Sekretaris Jenderal Kemendagri Hadi Prabowo yang mewakili Mendagri Tjahjo Kumolo menyampaikan apresiasinya kepada jajaran Ditjen Dukcapil dengan segala inovasinya, di antaranya dengan melakukan upaya jemput bola perekaman KTP-el di seluruh Provinsi di Indonesia. " Kita hadir dalam acara yang benar-benar, bahwasannya kita harus menuntaskan upaya perekaman data penduduk. Dan hari ini upaya konkrit kita mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak pada 17 April 2019. Oleh karena itu, kami sampaikan apresiasi kepada jajaran Ditjen Dukcapil dengan inovasi gotong-royong jemput bola di setiap provinsi di Indonesia dalam rangka upaya percepatan dan ini merupakan inovasi integrasi pelayanan", ujar Hadi.Lebih lanjut, menyampaikan bahwa, apa yang sudah dilakukan selama ini telah membuahkan hasil, sehingga dari target perekaman mencapai 97.21 persen, dan penduduk yang belum merekam yakni 5,38 juta, yang tersebar di  5 provinsi, khususnya di Indonesia Timur, antara lain Provinsi Sulawesi Barat 57.87persen, Maluku 79.95 persen, Maluku Utara 79.42 persen, Papua Barat 64.18 persen dan Papua 75.98 persen. "Ini bentuk upaya dan antisipasi dan harus segera diselesaikan. Untuk melakukan perekaman tidak hanya pada penduduk setempat, tetapi juga pada penduduk sekitar yang belum merekam. Selagi masih ada NKRI masih ada penduduk jajaran Dukcapil Pusat dan daerah tidak akan berhenti dan kami ucapkan terimakasih kepada Ditjen Dukcapil yang telah meningkatkan kerjasamanya, baik di level Pemerintah Pusat, pemerintah daerah maupun swasta. Ini, adalah prestasi yang sangat membanggakan," tegas  Hadi. "Sinergitas kerjasama gerakan Indonesia sadar administrasi kependudukan ini benar-benar bisa secara konkret memenuhi harapan masyarakat Indonesia untuk mendapatkan status, baik sebagai warga negara maupun aktivitasnya. Inilah dasar hukum adanya warga negara, "