DPR: Tuntaskan Sengketa Lahan Dulu Agar Jokowi Tak Dituding Ngibul

Pansus Sengketa lahan akan segera dibentuk DPR untuk menuntaskan  kasus sengketa lahan antara warga dengan para pengusaha besar bahkan dengan negara  yang kian marak belakangan ini. Sementara  di tengah banyaknya warga yang merasa diabaikan oleh aparat negara yang terkait masalah sengketa  tanah,  Presiden Jokowi kerap membagi-bagikan sertifikat kepada ribuan warga lainnya.Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Hatta dalam diskusi bertema " Sertifkasi Tanah: Manipulasi atau reformasi agraria di Kantor DPP PAN Jakarta  , Rabu (21/3/2018. Kritik pedas pendiri PAN Amien Rais kepada pemerintahan jokowi dan segudang permasalahan pertanahan  menjadi pembahasan dalam diskusi ini.Menurut Mohammad Hatta , pernyataan Amien Rais yang menuding Jokowi Ngibul  bukan tak berdasar.  Maraknya permasalahan agraria yang terjadi di indonesia selama pemerintahan jokowi menjadi indikasi bahwa reformasi agraria belum berjalan dengan baik. Bahkan menurutnya perlu dibentuk Panitia Khusus Agraria di DPR RI." Pak Amien mengatakan ngibul gitu,itu data2 yg masuk di Kom 2 hampir tiap bulan hampir 50-60 kasus itu terjadi tidak bisa dipungkiri itu terjadi harusnya itu dulu diselesaikan, bukan bagi sertifikat. Masalah terus datang kpd kami komisi 2 dan itu tsk terselasaikan hingga skarang. BPN  give up namun dari segi istana tidak melakukan itu" Unngkap Hatta.https://youtu.be/mnBBYX3YqMESalah satu contoh kasus sengketa lahan yang terungkap dalam diskusi tersebut jadi pada Rusli . Rusli  mengaku sebidang tanah yang dimilikinya di kawasan Serpon Tangerang Selatan Banten  kini dikuasai oleh korporasi. Meskipun ia sudah memenangkan sengketa tanahnya di pengadilan tetapi tidak bisa memanfaatkan tanahnya seluas 2,5 ha terebut. Rusli mengaku sudah berkirim surat kepada Jokowi , bahkan Anaknya Sutarman sempat mencoba menemui langsung saat Jokowi membagi-bagikan sertifikat di Serang. Rusli berharap Jokowi bisa membantunya [caption id="attachment_90288" align="alignnone" width="900"] Sutarman serahkan bukti kasus sengketa lahan kepada Anggota Komisi II DPR RI Muhammah Hatta[/caption]Rusli mengaku pengadilan negeri dan tinggi sudah menyatakan tanah tersebut sah menjadi miliknya dan dieksekusi pada tahun 1998. Namun dia tak bisa membuat sertifikat lantaran girik yang dititipkan di kelurahan Lengkong Gudang saat proses pengadilan tidak bisa diambilnya kembali." Lurah menyarankan giriknya dititip sama dia, ya Saya titip.  berhubung tidak  ada penyelesaian yg kongkrit saya gugat melalui pengadilan ahli warisnya. saya sudah menang. pengadilan sudah eksekusi tanah ini.saya minta balik surat ini,tidak ada suratnya, bahkan tanah saya sdh dikuasai org lain?ungkapnya dalam diskusi tersebut.Selain antara warga pengusaha ada juga antar warga dan negara seperti yang terjadi pada warga kompleks Zeni Mampang Prapatan Jakarta Selatan.Sementara itu Anggota komisi 2 lainnya, Sarwenda juga mengungkap banyaknya sengketa lahan antara warga dengan pengusaha besar tak kunjung selesai. Warga pesimisi lantaran para pengusaha besar seolah  menguasai segala lini mulai dari aparat desa, BPN bahkan penegak hukum.Menurutnya, presiden Jokowi sebaiknya menuntaskan  terlebih dahulu sengketa lahan yang banyak merugikan warga tetapi menguntungkan pengusaha besar. " Jangan sampai Jokowi  bagi-bagi sertifikat tetapi menutup sebelah matanya terhadap persoalan rakyat yang tak berdaya ketika bersengketa melawan pengusaha kakap"tegasnya.Karena itu, Sarwendah mendukung pembentukan Pansus sengketa tanah agar semua persoalan lahan segera selesai dan rakyat yang lahannya  masih tersangkut sengketa  juga bisa memperoleh keadilan . Namun dia berharap, Jika pansus terbentuk , anggotanya tidak mudah masuk angin sehingga rakyat makin kecewa. Laporan Shandy March dan Ahmad Junaidi