Antv – Pemerintah menambah anggaran subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun pada tahun terakhir masa jabatannya. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman pun membantah penambahan subsidi ini demi tujuan politisasi menjelang Pemilu yang akan berlangsung 14 Februari 2024 mendatang.
"Jangan lah politisasi ini pupuk. ada lagi yang mengatakan karena ini mau Pemilu, enggak, ini El Nino, ini tidak main, bayangkan kita kalau tidak bergerak cepat menambah pupuk dan sebagainya ini turun lagi, tiba-tiba kita mau impor tapi tidak ada barangnya apa yang terjadi? konflik sosial," katanya di Jakarta, Senin (8/1/2024).
Ia mengklaim tambahan subsidi pupuk hingga belasan triliun karena regulasi yang ada yakni Permentan Nomor 10 tahun 2020 tidak mengakomodir semua petani, petani di hutan desa tidak mendapatkan pupuk.
"Kedua, yang tidak mempunyai Kartu Tani tidak mendapatkan alokasi pupuk, itu ada 17 sampai 20 persen. Ketiga, yang tanam satu kali sampai 3 kali hanya diperbolehkan satu kali. berarti sudah 3 masalah besar," kata Amran.
Masalah pendistribusian tidak berhenti di situ. Petani di pegunungan yang tidak punya kartu juga tidak bisa dapat pupuk serta masyarakat yang punya lahan namun tidak datang tetap, tidak dapat pupuk. Amran memperkirakan akumulasi dari semua ini produksi menurun 4 juta ton.
"4 juta ton itu kalau dikali, 4 juta ton kali 10 juta 40 triliun. Akhirnya yang terjadi penurunan produksi, kita 2023 secara produksi dengan kebutuhannya sama 30 juta ton, sehingga harus ada cadangan, sehingga kita impor untuk cadangan karena ada impor. Itu harus dikembalikan, karena itu kita mulai dari regulasi, kita buka, ini saudara kita yang tinggal di hutan itu kurang lebih 5,2 juta dengan keluarganya berarti sekitar 20 juta," sebut Amran
"Saudara kita yang tinggal di hutan ini tidak diberi kesempatan padahal dia yang paling hidupnya sulit sektor pertanian, kenapa tinggal di hutan karena tidak punya tanah sawah, jadi dia yang hidupnya sulit tetapi tidak diberi akses terhadap pupuk, mesin, bibit, alat pertanian, kita buka sekarang. Kami laporkan Alhamdulillah dipenuhi 14 juta ton, itu bisa dengan volume pupuk sekarang 2,5 juta ton, 14 triliun bisa 2,5 juta ton tambahan nanti, kemudian kita per mudah semua," terangnya.
Sementara itu Anggota komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Khilmi, meminta tambahan subsidi pupuk sebesar Rp14 triliun untuk segera disahkan dalam masa sidang kali ini, agar dapat diberikan kepada petani untuk mengatasi kelangkaan pupuk.
"Dan dia (menteri pertanian) telah meminta tambahan kepada presiden untuk alokasi subsidi pupuk, dan presiden telah menyetujui tentang tambahan subsidi pupuk sebesar empat belas triliun, maka harapan saya dari anggota DPR RI komisi enam dari fraksi Gerindra, pembahasan tambahan subsidi pupuk ini tolong di masa sidang ini bisa diketok anggaran itu untuk diberikan kepada petani, supaya kelangkaan pupuk ini bisa teratasi," ujar Khilmi, Rabu (17//1/2024)
Khilmi menambahkan, ini tidak ada politisasi, karena di masa sidang sebelumnya yang sudah diketok.
"Itu hanya empat juta tujuh ratus, padahal kebutuhan petani inikan.sekitat sepuluh jutaan, dan sekarang ini petani itu per hektarnya cuma ada yang dapet dua puluh kilo, tiga puluh kilo, inikan tidak sesuai dengan kebutuhan," tambah Khilmi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bakal menambah subsidi pupuk senilai Rp 14 triliun di tahun 2024 ini. Hal ini guna menyelesaikan permasalahan kelangkaan pupuk subsidi di kalangan petani. Pernyataan ini diungkapkan Jokowi dalam acara Pembinaan Petani Se-Provinsi Jawa Tengah, Banyumas, Selasa (2/1/2024).
"Sehingga di 2024 ini saya udah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitungan kita Rp 14 triliun harus ditambah. Untuk menutup kekurangan kekurangan pupuk yang ada di lapangan," kata Jokowi dalam sambutannya.
Jokowi mengatakan saat ini Kementerian Pertanian sudah mengajukan angka itu kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar bisa segera direalisasikan. Namun ia menjelaskan pengajuan tambahan subsidi pupuk di 2014 ini perlu persetujuan dari parlemen.