3. Mayor Jenderal TNI (Purn) Hassanudin, untuk Sumatera Utara;
4. Staf Khusus Mendagri Bidang Keamanan dan Hukum, Irjen Pol Sang Made Mahendra Jaya, untuk Bali;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun, untuk Papua;
6. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Ayodhia Kalake, untuk Nusa Tenggara Timur;
7. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat, Harrison Azroi, untuk Kalimantan Barat;
8. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Komjen. Pol. Dr. (HC.), Andap Budhi Revianto, untuk Sulawesi Tenggara;
9. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Bachtiar Baharuddin, untuk Sulawesi Selatan.