Antv – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr. Agus Fatoni, M.Si. meminta Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) menggenjot belanja APBD pada awal tahun 2023 agar rencana program dan kegiatan berjalan maksimal.
Menurut dia, belanja APBD awal tahun harus digesa, sehingga uang cepat beredar di masyarakat, daya beli jadi meningkat, pembangunan berjalan sejak awal, pelayanan publik bisa ditingkatkan, hingga bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau ABPD dibelanjakan secara maksimal sejak awal tahun, maka saya optimistis rencana program dan kegiatan di lingkup Pemprov Kepri tahun ini bisa tercapai," kata Fatoni usai menghadiri acara Musrenbang Provinsi Kepri Tahun 2023 di Kota Tanjungpinang, Kepri, Rabu (29/3/2023).
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengapresiasi realisasi belanja dan pendapatan asli daerah (PAD) APBD Kepri 2022 meraih peringkat tertinggi kedua nasional, dengan capaian masing 97 persen dan 107 persen.
Bahkan, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, katanya, kondisi APBD Kepri terus meningkat hingga 56 persen.
Ia juga menyampaikan pemerintah pusat akan memberikan penghargaan berupa dana insentif daerah (DID) terhadap capaian belanja dan PAD APBD Kepri 2022 itu.
Namun, ia belum merinci besaran DID yang bakal diperoleh Pemprov Kepri, karena baru akan diserahkan di akhir tahun 2023.
Sementara, pada tahun lalu, Pemprov Kepri mendapat DID sekitar Rp10 miliar setelah meraih posisi kelima nasional atas capaian belanja APBD 2021.
"Selain itu, pemerintah pusat juga akan memberikan DID reguler ke pemda untuk tahun anggaran berjalan, rencananya diserahkan pada pertengahan tahun ini," ujarnya.
Selain itu, Fatoni turut meminta Pemprov Kepri menjaga stabilitas pangan dan inflasi sesuai arahan Presiden RI Jokowi.
Ia menyebut Presiden RI gencar memantau perkembangan harga pangan di seluruh daerah di Indonesia agar tetap stabil. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi dalam prioritas pembangunan di masa yang akan datang
"Setiap Senin, Bapak Mendagri Tito Karnavian juga rutin melakukan rapat pengendalian inflasi di seluruh Indonesia," ucapnya.
Sementara, Sekretaris Daerah Pemprov Kepri Adi Prihantara mengutarakan serapan belanja APBD hingga akhir Maret 2023 baru sekitar 15 persen dari total APBD sebesar Rp4,1 triliun. Capaian ini masih di bawah target sebesar 25 persen untuk triwulan pertama 2023.
Ia menyebut serapan anggaran yang relatif kecil itu akan terus didorong dan dikontrol dari waktu ke waktu sehingga serapannya bisa maksimal jelang penutup tahun.
"Makanya, kalau ada kendala di masing-masing OPD, langsung dibahas bersama untuk mencari jalan keluarnya," tandas Adi.