Antv – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan menggelar Muktamar Internasional Fikih Peradaban di Surabaya, Jawa Timur pada Senin (6/2/2023). Kegiatan ini merupakan puncak dari rangkaian Halaqah Fikih Peradaban yang digelar secara serial di berbagai wilayah di Indonesia sejak Agustus 2022 hingga pertengahan Januari 2023 lalu.
Panitia Pelaksana Muktamar Internasional Fikih Peradaban Ahmad Syarif Munawi menyampaikan bahwa kegiatan ini akan membahas mengenai pentingnya melahirkan sebuah terobosan fikih yang baru di tengah realitas saat ini yang serba baru.
“Ini mau menegaskan kepada dunia internasional tentang pentingnya melahirkan fikih alternatif baru beserta usul fikihnya,” katanya pada Rabu (25/1/2023).
Setidaknya, ada tiga pembahasan yang akan dibicarakan dalam forum tersebut. Pertama, para ulama akan membahas pandangan filih baru terkait relasi hukum fikih dengan bentuk negara bangsa modern.
“Ini kelanjutan dari beberapa hal yang sudah diputuskan pada periode sebelumnya. Seperti Munas tahun 2019 di Banjar yang membahas istilah kafir agar tidak digunakan dalam kehidupan berbangsa negara dan melahirkan istilah fiqih baru, yaitu "muwathin", warga negara. Bukan lagi identitas berdasarkan sentimen keagamaan, terlepas dari apapun agamanya,” terangnya.
Pembahasan pertama ini termasuk juga mengenai reformulasi pandangan hukum fikih terkait hasil konsep negara bangsa modern. Misalnya, Pancasila yang disahkan sebagai ideologi dan dasar negara.
“Negara bangsa adalah bentuk baru yang harus dicarikan legalitas hukum keagamannya dalam fikih baru,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU itu.