Antv – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengajak semua pihak menjaga keberlangsung program pembangunan yang sedang berjalan agar tidak merugikan masyarakat.
Menyusul survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkat, mencapai 76,2 persen. Angka kepuasan itu meningkat dari 62,6 persen pada September 2022.
Peningkatan tingkat kepuasan itu, menurut LSI, sejalan dengan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap situasi ekonomi nasional dan penegakan hukum.
Erick Thohir mengatakan, perbaikan kondisi ekonomi nasional terus terjadi, bahkan di tengah pandemi Covid dan ancaman resesi global.
Karena itu, Erick mengajak semua pihak menjaga keberlangsungannya.
"Jangan karena ganti pemerintah, ganti pemimpin, kebijakannya ganti lagi. Padahal kalau kita lihat setiap presiden kita meninggalkan legacy yang bagus," kata Erick lewat keterangannya, Senin (23/1/2023).
Lebih lanjut Erick Thohir menyampaikan sejumlah indikator perbaikan ekonomi nasional saat ini. Di antaranya, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diperkirakan berada pada urutan kedua setelah India dengan proyeksi pertumbuhan 5 persen.
Selain itu, realisasi investasi 2022 mencapai 100,6 persen dengan realiasi Rp1.207,2 triliun, dari target Rp1.200 triliun.
Erick menyebut, realisasi investasi yang tadinya didominasi Pulau Jawa sekarang sudah banyak yang di luar Pulau Jawa sampai 53 persen.
Meningkatnya kontribusi BUMN terhadap perekonomian nasional tak terlepas dari transformasi BUMN. Dengan mengedepankan perbaikan manajemen dan sistem, juga penegakan hukum atas kasus-kasus korupsi.
Erick mengatakan, program bersih-bersih ini tidak mudah lantaran sudah terjadi sejak zaman dahulu.
Namun, Erick meyakini pemilihan pemimpin berdasarkan leadership yang baik dan sistem yang dibangun akan bisa mengurangi korupsi.
"Tidak mungkin yang namanya perubahan itu berdasarkan hanya leadership. Tanpa ada sistem yang dibangun, maupun sebaliknya," ucap Erick.
Rasio utang BUMN dibanding modal juga terus menurun dari 38,6 persen pada 2020, menjadi 36,2 persen pada 2021. Dan turun lagi menjadi 34 persen pada akhir kuartal ketiga 2022.
"Kalau di dunia usaha, biasanya hutangnya itu 70 persen dan modal sendiri 30 persen. Ini kenapa bapak presiden mendorong penciptaan pengusaha baru melalui program-program seperti Kredit Usaha Rakyat," tandas Erick.